TIMES JATIM, BLITAR – Permyataan yang mengangkat progres pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Blitar hingga 38% pada akhir 2025 bukan hanya angka statistik belaka, melainkan bukti konkret bahwa proyek infrastruktur strategis ini sedang berjalan menuju targetnya – menjadi jembatan yang menghubungkan potensi daerah dengan kemakmuran rakyat. 

Sebagai proyek yang mencakup total panjang 62,78 kilometer, JLS Blitar memang tidak sekadar jalan raya, melainkan investasi besar untuk mengubah wajah ekonomi kawasan selatan Jawa Timur yang selama ini terkendala aksesibilitas.

Angka progres 38% mungkin terdengar belum mencapai separuh target, namun ketika dilihat secara rinci, beberapa ruas sudah menunjukkan kemajuan yang mengesankan. Ruas Serang–Sumbersih seluas 4,375 kilometer bahkan telah mencapai progres 97% dan ditargetkan selesai pertengahan Februari 2026. 

Pejabat Pembuat Komitmen Leo Aditya Mahardika menyatakan bahwa konstruksi jalan sudah tersambung seluruhnya, hanya tersisa pekerjaan finishing – hal ini menjadi titik positif yang menunjukkan bahwa kelancaran pembangunan dapat diandalkan. 

Bupati Blitar Rijanto yang mengapresiasi percepatan pembangunan juga tepat dalam melihat potensi jangka panjangnya: JLS akan membuka akses bagi sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan di wilayah selatan yang selama ini sulit menjangkau pasar lebih luas. 

Rencana dimulainya pembangunan Lot 3A (7,5 km) pada Juni 2026 juga menjadi bukti bahwa proyek ini memiliki jadwal yang terstruktur dan tidak akan terhenti di titik saat ini.

Pembahasan tentang empat kecamatan fokus menjadi bagian krusial yang menunjukkan bahwa dampak JLS tidak hanya dirasakan pada skala wilayah besar, melainkan juga menyentuh tingkat lokal.

Di Kecamatan Wates, proses pelepasanaan lahan sudah mencapai 52 bidang dengan hanya tersisa 0,5 hektar dan anggaran ganti rugi Rp2 miliar yang siap digunakan, dengan target pengerjaan Juni 2026. 

Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal pengadaan lahan berjalan cukup baik, meskipun perlu dipastikan bahwa proses ganti rugi benar-benar sampai ke tangan yang berhak dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. 

Di Kecamatan Wonotirto, progres mencapai 45% dengan sebagian jalan dan jembatan sudah selesai, ditambah dengan penanaman kembali lebih dari 2.000 bibit pohon – langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dengan melakukan restorasi ekosistem yang terdampak

Kecamatan Panggungrejo mungkin tidak memiliki trase utama JLS, namun upaya perbaikan jalan pendukung yang telah meningkatkan konektivitas menjadi contoh penting bahwa manfaat JLS tidak hanya terbatas pada area yang dilalui trase utama. Jalan-jalan pendukung yang diperbaiki akan menjadi saluran bagi masyarakat untuk meraih peluang ekonomi yang dibawa oleh JLS. 

Sementara di Kecamatan Bakung, progres 40% dengan terowongan dan penguatan tebing yang sudah selesai menunjukkan bahwa pembangunan juga memperhatikan faktor keamanan dan kelayakan teknis jalan, terutama di wilayah yang memiliki kondisi topografi yang menantang. Persiapan tender untuk pekerjaan tambahan juga menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara menyeluruh.

Salah satu poin yang tidak dapat diabaikan adalah pernyataan Kepala DPUPR Agus Zaenal tentang penurunan anggaran perbaikan jalan tahun 2026 menjadi Rp140 miliar dari Rp163 miliar tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi. 

Meskipun efisiensi anggaran sangat penting, perlu dipastikan bahwa pengurangan ini tidak mengorbankan kualitas pembangunan atau kelengkapan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan. Prioritisasi pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan dengan cermat, dengan memastikan bahwa wilayah-wilayah yang paling membutuhkan aksesibilitas mendapatkan perhatian utama.

Pernyataan Gubernur Khofifah tentang pentingnya JLS untuk keseimbangan pembangunan dan pengingat Ketua DPRD Supriyono tentang transparansi anggaran menjadi pijakan moral yang sangat penting. Proyek infrastruktur skala besar seperti JLS seringkali rentan terhadap masalah korupsi atau penyalahgunaan anggaran, sehingga transparansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Kesimpulan yang menyatakan bahwa progres patut diapresiasi namun perlu memperhatikan kualitas, keamanan, dan manfaat lokal sungguh tepat – karena angka progres yang tinggi tidak akan berarti apa-apa jika tidak diimbangi dengan dampak positif yang dirasakan oleh rakyat Blitar.( Bersambung ke 2 ). (*)

* Oleh: Imam Kusnin Ahmad SH. Wartawan Aktif di PW ISNU

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.