TIMES JATIM, MALANG – Setiap kali negara melahirkan lembaga baru, rakyat selalu diajak bermimpi. Mimpinya seragam: ekonomi tumbuh tinggi, aset negara terkelola rapi, dan kesejahteraan turun seperti hujan setelah kemarau panjang. Kini, mimpi itu diberi nama baru: Danantara.

Namanya terdengar futuristik, seperti gabungan antara laboratorium ekonomi dan kapal luar angkasa. Ia digadang-gadang menjadi pengelola aset negara yang profesional, modern, transparan, dan tentu saja berorientasi pada kemakmuran rakyat. Singkatnya: Danantara diposisikan sebagai juru selamat yang datang dengan jas rapi dan koper penuh strategi.

Dalam narasi resmi, Danantara adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi. Aset negara yang selama ini dianggap tidur akan dibangunkan, disuruh kerja lembur, lalu disalurkan ke sektor produktif. 

Negara tidak lagi sekadar pemilik aset, tapi investor kelas kakap. Rakyat pun dijanjikan ikut menikmati hasil panennya. Kedengarannya indah. Terlalu indah, bahkan.

Sebab kita hidup di negeri yang kenyang oleh janji, tetapi sering kekurangan bukti. Dari masa ke masa, rakyat sudah akrab dengan slogan pembangunan yang berbunyi seperti puisi, namun berakhir seperti catatan kaki. 

Banyak program lahir dengan pidato panjang, tetapi mati pelan-pelan di laporan audit. Danantara, mau tidak mau, lahir di tengah ingatan kolektif itu.

Aset negara memang besar. Tanah, gedung, pelabuhan, bandara, tambang, BUMN, hingga perusahaan strategis. Jika semua dikelola optimal, secara teori kita bisa berlari kencang. Masalahnya, selama ini aset sering lebih mirip lemari tua: penuh barang, tapi jarang dibuka, apalagi dihitung dengan jujur.

Di atas kertas, Danantara hadir untuk merapikan lemari itu. Menghitung ulang, membersihkan debu birokrasi, dan menjual barang yang tak lagi berguna. Lalu uangnya diputar untuk proyek produktif: infrastruktur, energi, pangan, teknologi. Namun di negeri ini, pengelolaan aset bukan sekadar soal rumus ekonomi. Ia juga soal watak kekuasaan.

Aset negara ibarat kue besar di tengah pesta. Semua mengaku ingin membaginya untuk rakyat, tapi tangan-tangan yang mengelilinginya sering lebih cepat dari niat baik. Tanpa sistem pengawasan yang keras, transparansi yang telanjang, dan akuntabilitas yang benar-benar hidup, Danantara berisiko berubah dari “mesin pertumbuhan” menjadi “mesin pemindah kepentingan”. Satirnya begini: rakyat dijanjikan roti, tapi sering hanya kebagian remah.

Pengalaman mengajarkan bahwa lembaga ekonomi negara bisa berubah menjadi ruang parkir elite. Kursinya empuk, gajinya wangi, kewenangannya luas. Sementara rakyat hanya mengenal namanya dari berita, tanpa pernah merasakan sentuhan langsung di dompet atau dapur.

Jika Danantara hanya menjadi menara kaca tempat para teknokrat berdiskusi sambil menyeruput kopi impor, maka ia tak lebih dari museum jargon pembangunan.

Padahal, yang dibutuhkan rakyat bukan istilah asing, tetapi harga beras yang jinak. Bukan struktur investasi rumit, tetapi lapangan kerja yang nyata. Bukan grafik pertumbuhan, tetapi perut yang kenyang dan sekolah yang terjangkau. Pertumbuhan ekonomi, tanpa distribusi yang adil, hanyalah angka yang berdiri sombong di layar presentasi.

Danantara akan diuji bukan dari seberapa tebal laporan tahunan, tetapi dari seberapa tipis jarak antara negara dan rakyat kecil. Apakah ia mampu menurunkan biaya hidup? Menciptakan kerja bermartabat? Menjaga aset strategis agar tidak tergelincir ke tangan segelintir pemain lama dengan baju baru?

Di sinilah ironi sering lahir. Negara ingin menjadi investor ulung, tetapi lupa menjadi pelindung warganya. Sibuk mengelola aset besar, tetapi abai pada kebocoran kecil yang setiap hari menggerogoti kepercayaan publik.

Danantara bisa menjadi tonggak baru, jika ia berani melawan dua musuh utama pembangunan: ketamakan dan ketertutupan.

Tanpa itu, ia hanya akan menjadi nama indah yang dipajang di baliho, sementara praktik lama tetap berjalan dengan kostum modern. Korupsi berganti istilah, rente berganti prosedur, dan kepentingan sempit berganti logo institusi. Rakyat tidak membutuhkan malaikat ekonomi. Mereka hanya ingin sistem yang waras: jujur, terbuka, dan berpihak.

Jika Danantara benar-benar ingin menjadi alat kesejahteraan, maka ia harus menulis kontrak sosial baru: aset negara bukan warisan elite, melainkan titipan generasi. Bukan ladang kekuasaan, melainkan sawah bersama.

Jika gagal, Danantara hanya akan menambah satu bab lagi dalam buku tebal pembangunan Indonesia: bab tentang harapan besar yang mengecil di tengah jalan. Dan seperti biasa, rakyat akan kembali menjadi pembaca setia dari cerita yang tidak pernah mereka tulis, tetapi selalu mereka bayar.

***

*) Oleh : Mashudi Hamzah, Pengurus IKatan Mahasiswa Raas (IMR) Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.