TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Di banyak sudut kota, di warung kopi, di linimasa media sosial, hingga di ruang keluarga, satu kalimat semakin sering terdengar: “Capek urusan politik.” Bukan karena politik tak lagi penting, melainkan karena ia terasa terlalu bising, terlalu gaduh, dan terlalu sering berakhir tanpa perubahan yang nyata. Publik seperti pelari maraton yang dipaksa terus berlari, tetapi garis finisnya selalu dipindah.

Kelelahan ini bukan ilusi. Ia nyata dan perlahan menjadi sikap kolektif. Isu politik datang silih berganti pemilu, pilkada, konflik elite, manuver partai, wacana perubahan sistem, hingga skandal korupsi namun wajah keseharian rakyat tetap sama: harga kebutuhan naik, lapangan kerja sempit, layanan publik lamban, dan keadilan terasa mahal. Politik menjanjikan harapan, tetapi sering menagih kesabaran tanpa kepastian.

Di sinilah paradoks demokrasi modern bekerja. Ruang publik semakin ramai, tetapi makna politik semakin sepi. Debat berlangsung tanpa henti, tetapi substansi kerap tertinggal di belakang panggung. Elite bertukar argumen, rakyat bertukar kelelahan.

Media sosial mempercepat proses ini. Politik tidak lagi hadir sebagai diskusi gagasan, melainkan sebagai tontonan konflik. Algoritma lebih menyukai pertengkaran ketimbang perumusan kebijakan. Akibatnya, publik dijejali drama tanpa jeda: hari ini saling serang, besok saling rangkul, lusa kembali berseberangan. Konsistensi menjadi barang langka, sementara sinisme tumbuh subur.

Lelahnya publik juga lahir dari pengalaman berulang yang pahit. Janji kampanye terdengar indah, tetapi ingatan publik menyimpan terlalu banyak arsip pengingkaran. Infrastruktur dibangun, tetapi ketimpangan tetap berdiri. Bantuan sosial disalurkan, tetapi korupsi tidak pernah benar-benar pergi. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika sebagian warga mulai bertanya: untuk apa terus berharap, jika yang datang hanya pengulangan?

Keletihan ini berbahaya, bukan karena rakyat menjadi apatis semata, tetapi karena kelelahan sering disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Padahal, banyak warga sebenarnya masih peduli, hanya tidak lagi percaya. Mereka tidak berhenti mencintai negaranya, mereka hanya kehabisan energi untuk mempercayai politisinya.

Demokrasi membutuhkan partisipasi, tetapi partisipasi menuntut keyakinan bahwa suara memiliki arti. Ketika suara terasa menguap sebelum sampai ke ruang keputusan, partisipasi berubah menjadi ritual kosong. Datang ke bilik suara, mencoblos, pulang, lalu menonton berita yang sama terulang. Rakyat berpartisipasi, elite bernegosiasi.

Ironisnya, di tengah kelelahan publik ini, sebagian politisi justru menambah beban dengan wacana-wacana elitis: mengurangi pemilihan langsung, membatasi peran warga, atau menyederhanakan demokrasi atas nama efisiensi. Seolah masalahnya terletak pada rakyat yang terlalu banyak bersuara, bukan pada elite yang terlalu jarang mendengar.

Padahal, kelelahan publik bukan karena demokrasi terlalu luas, tetapi karena manfaat demokrasi terlalu sempit. Hasil politik terlalu sering berputar di lingkaran yang sama: kekuasaan, jabatan, koalisi, dan pembagian pengaruh. Rakyat hanya kebagian serpihan narasi, bukan inti kebijakan.

Di sinilah politik kehilangan daya pikat moralnya. Ia tidak lagi dipandang sebagai jalan memperbaiki hidup bersama, tetapi sebagai panggung karier. Ketika politik berubah menjadi profesi yang nyaman, sementara rakyat tetap berada di zona rawan, jarak emosional pun melebar.

Kelelahan ini juga tercermin dalam bahasa sehari-hari. Politik disebut “kotor”, “ribet”, “penuh drama”. Ungkapan-ungkapan ini bukan sekadar stereotip, melainkan bentuk frustrasi yang tak menemukan saluran. Publik ingin perubahan, tetapi muak dengan cara perubahan itu diperjualbelikan.

Namun, menjauh dari politik bukan solusi. Kekosongan partisipasi justru membuka ruang bagi kekuasaan yang semakin tertutup. Ketika warga lelah berbicara, elite akan semakin lantang menentukan arah. Demokrasi yang ditinggalkan publik perlahan berubah menjadi demokrasi prosedural tanpa jiwa.

Tantangannya hari ini bukan sekadar bagaimana membuat rakyat kembali tertarik pada politik, tetapi bagaimana membuat politik kembali layak dipercaya. Itu tidak bisa dicapai dengan slogan, baliho, atau konten viral. Ia menuntut keberanian untuk memutus mata rantai transaksi, membuka proses pengambilan keputusan, dan mengembalikan politik pada fungsi dasarnya: melayani kepentingan publik, bukan mengelola kepentingan sendiri.

Publik tidak menuntut politisi menjadi malaikat. Mereka hanya ingin politisi menjadi manusia biasa yang jujur pada janji dan konsisten pada sikap. Dalam situasi ekonomi yang berat, kejujuran lebih menenangkan daripada pidato panjang. Ketegasan lebih berarti daripada retorika.

Mungkin benar, demokrasi melelahkan. Tetapi yang membuatnya terasa sangat melelahkan bukanlah kebebasan berbicara atau hak memilih, melainkan perasaan bahwa semua itu jarang benar-benar mengubah arah. Publik lelah bukan karena terlalu terlibat, tetapi karena terlalu sering dikecewakan.

Jika politik ingin kembali dipercaya, ia harus lebih dulu belajar mendengar, bukan sekadar berbicara. Mengerti, bukan hanya mengatur. Sebab dalam kelelahan publik hari ini, tersimpan peringatan sunyi: demokrasi tidak runtuh oleh teriakan, tetapi oleh keletihan yang dibiarkan tumbuh tanpa jawaban.

***

*) Oleh : Yusuf Ahsan, S.H., Lulusan Ilmu Hukum dan Ketua Angkatan Muda Ka'bah Probolinggo.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.