TIMES JATIM, MALANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang mencatat bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Malang berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Tren ini menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada Agustus 2025.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai mencapai 37,81 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan kondisi Agustus 2024 yang berada di level 34,40 persen.

Kepala BPS Kabupaten Malang, Erny Fatma Setyoharini, menyebut peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya peran sektor formal dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Malang.

“Pada Agustus 2025, pekerja dengan status buruh, karyawan, atau pegawai masih menjadi yang terbesar, yakni mencapai 37,81 persen. Angka ini meningkat dibandingkan Agustus 2024,” ujarnya.

Selain buruh dan karyawan, status pekerjaan berusaha sendiri juga menempati komposisi cukup besar. Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri tercatat mencapai 19,21 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang berada di kisaran 18,48 persen.

Menurut Erny, tren tersebut menunjukkan adanya geliat aktivitas ekonomi mandiri di masyarakat, meskipun sektor formal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Malang.

“Status berusaha sendiri juga mengalami peningkatan. Ini mengindikasikan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi mandiri di tengah masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar tercatat mencapai 12,72 persen pada periode yang sama. Kelompok ini umumnya masih didominasi oleh usaha skala kecil dan menengah yang belum memiliki struktur ketenagakerjaan tetap.

Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan bahwa struktur status pekerjaan di Kabupaten Malang masih bertumpu pada sektor formal, dengan buruh dan karyawan sebagai kelompok terbesar. (*)