TIMES JATIM, SURABAYA – Niat mulia meningkatkan gizi generasi bangsa justru berujung pilu di Kabupaten Mojokerto. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi angin segar bagi kesehatan santri, mendadak berubah menjadi mimpi buruk medis yang melibatkan sedikitnya 261 orang. Insiden ini pun memantik reaksi keras dari parlemen Indrapura yang menuntut pertanggungjawaban sistemik.

Tragedi ini bermula pada Jumat (9/1/2026) lalu, saat ratusan paket makanan dengan menu soto ayam didistribusikan ke lingkungan pondok pesantren dan sekolah di kawasan tersebut. Tak lama berselang, suasana yang awalnya tenang berubah mencekam. Satu per satu santri mulai mengeluhkan sakit perut hebat, muntah, hingga jatuh pingsan akibat dehidrasi akut.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi, menilai kejadian ini bukan sekadar musibah medis biasa, melainkan cermin dari buruknya implementasi standar operasional di lapangan. Menurutnya, ada mata rantai yang terputus dalam menjaga kualitas makanan dari dapur hingga ke tangan konsumen.

"Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Program sebesar ini seharusnya memiliki kontrol kualitas yang berlapis. Fakta bahwa 261 orang terdampak menunjukkan ada SOP yang tidak dijalankan dengan disiplin, terutama pada titik krusial distribusi," ujar Sumardi dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

Risiko Menu Basah dan Jeda Waktu Lebih lanjut, Sumardi menyoroti pemilihan menu soto ayam yang dinilai sangat riskan jika tidak dikelola dengan manajemen waktu yang presisi. Makanan berkuah memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kontaminasi bakteri jika didiamkan terlalu lama dalam suhu ruang.

"Makanan basah seperti soto ayam itu memiliki golden time yang sangat singkat. Jika jeda antara waktu masak dan waktu konsumsi terlalu lama, bakteri akan berkembang biak dengan cepat. Ini yang kami duga menjadi pemicu utama. Harus ada evaluasi total mengenai jenis menu yang boleh disajikan," tambahnya politisi dapil Mojokerto ini.

DPRD Jatim mencemaskan bahwa insiden ini akan menciptakan efek domino berupa krisis kepercayaan masyarakat terhadap program MBG yang baru saja masif digulirkan. Ketakutan orang tua siswa untuk membiarkan anak-anak mereka mengonsumsi makanan dari pemerintah menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan program ini di masa depan.

"Dampaknya bukan hanya soal fisik korban yang sakit, tapi ada trauma psikologis. Orang tua sekarang jadi was-was. Jika pemerintah tidak segera melakukan audit total terhadap seluruh dapur penyedia, kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis ini bisa runtuh di tengah jalan," tegas Sumardi.

Langkah Mitigasi ke Depan Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah dengan menutup sementara operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat. Tim medis dan laboratorium foreksik juga tengah menguji sampel sisa makanan untuk memastikan jenis racun atau bakteri yang terkandung di dalamnya.

DPRD Jatim berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, sembari memastikan seluruh korban mendapatkan hak pengobatan hingga pulih total tanpa dibebani biaya sepeser pun. (*)