TIMES JATIM, MALANG – Pemkot Malang menargetkan angka kemiskinan di tahun 2026 turun menjadi 3,36 persen. Dimana, angka eksisting kemiskinan saat ini pada semester pertama, mencapai 3,91 persen.

Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu mengatakan, penurunan angka kemiskinan ini telah menjadi program prioritas nasional, termasuk Kota Malang. Untuk menurunkan angka kemiskinan, Pemkot Malang akan melakukan kolaborasi dengan semua pihak.

"Harus kolaborasi, seperti yang dilakukan Pj Walikota dengan pusat dan menjadi tanggungjawab sosial perusahaan. Ini dilakukan, agar anggaran tidak hanya dari APBD saja, karena terbatas," ujar Dwi Rahayu, Kamis (31/10/2024).

Setidaknya, ada tiga program prioritas yang diselipkan pada sejumlah kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketiga program itu, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat yang dianggarkan Rp555 miliar, program bernama peningkatan pendapatan masyarakat dianggarkan Rp29,8 miliar dan program penurunan jumlah kantor kemiskinan yang dianggarkan Rp40,9 miliar.

Sementara, Sekretaris Bappeda Kota Malang, Tedy Sujadi Soemarna menyebut angka kemiskinan mengalami fluktuasi sejak 2020. Pada Tahun 2020, angka kemiskinan meningkat menjadi 4,44 persen, lalu naik lagi ke 4,62 persen pada 2021. Namun terus menurun sejak 2022.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2024 mencapai 38,840 jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 2,940 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang tahun 2024-2026, target angka kemiskinan yang diharapkan berada di kisaran 3,66-4,45 persen. Meski capaian angka saat ini telah memenuhi target, Tedy menegaskan, pentingnya sinergi semua pihak agar target minimal 3,66 persen tercapai di tahun 2026.

Untuk mencapai target ini, Pemkot Malang telah mengalokasikan dana Rp638,922 miliar pada perubahan anggaran tahun 2024. Anggaran ini diperuntukkan pada tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Mari kita berkolaborasi dan bersinergi untuk menemukan dan melaksanakan solusi penanggulangan kemiskinan Kota Malang," ungkap Teddy.

Terpisah, Lurah Tanjungrejo Ardi Nufianto, yang wilayahnya mendapatkan perhatian karena berhasil mengentaskan kemiskinan di RW 7 menjelaskan, peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui pendampingan intensif dan edukasi berwirausaha. Di RW 7, yang dulu disebut kawasan tertinggal, kini telah berubah menjadi kawasan yang aktif memproduksi bahan untuk diperjual belikan.

"Kami terus menggenjot agar UMKM di sana produktif," katanya.

Selain menggenjot produktivitas UMKM, Ardi juga mengatakan bahwa pendidikan sangat penting mengubah pola pikir seseorang. Regenerasi yang terjadi di kawasan RW 7, terlihat semakin baik dengan pola pikir warga yang berubah.

"Pendidikan sangat memengaruhi. Bisa terlihat bagaimana perubahan di kawasan tersebut yang dahulu disebut tertinggal, kini mulai maju. Mereka mulai berpikir bagaimana ke depannya," ucapnya. (*)