TIMES JATIM, BANYUWANGI – Salah seorang aktivis di Banyuwangi, Eko Sukartono, meminta pihak kepolisian untuk melakukan evaluasi terhadap kepemilikan senjata api (senpi) warga sipil. Permintaan tersebut dilontarkan menyusul adanya aksi koboy todongkan senpi yang menimpa Fanani, juru parkir (Juir) minimarket ABBA Mart, Jalan Banterang, Banyuwangi, Rabu kemarin (30/10/2024).

“Jika memang ada yang berpotensi membahayakan masyarakat, mohon untuk ditarik saja. Tidak perlu menunggu jatuh korban,” kata Eko Sukartono, Kamis (31/10/2024).

Kasus koboy yang menimpa Wong Cilik, Jukir minimarket ABBA Mart, menurut Mbah Eko, sapaan akrabnya, harus menjadi catatan khusus. Kenapa?. Karena hampir dipastikan Fanani, selaku korban berani membuat pengakuan bohong atau mengada-ada.

Terlebih, masih Mbah Eko, Fanani juga tidak kenal dengan pengendara mobil jenis sedan BMW warna merah muda atau pink dengan Nopol P 44 PII, selaku pihak yang disebut melakukan penodongan dengan senpi.

“Fanani kan orang awam, dia tidak kenal dengan pengendara mobil itu, dia juga pasti tidak tahu si pengemudi mobil itu punya senpi apa tidak. Jadi secara logika, tidak mungkin Fanani menyebut ditodong senpi jika tidak benar-benar mengalami,” ulas Mbah Eko.

Eko Sukartono, aktivis senior Banyuwangi. (Foto : Dokumentasi TIMES Indonesia)

Ketua LSM Rejowangi ini juga menyampaikan bahwa Banyuwangi, adalah kabupaten dengan tentram dan damai. Sejauh ini belum pernah ada kegaduhan tentang kemunculan aksi koboy dengan main todong senpi didepan umum.

“Negara Indonesia adalah negara hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi keselamatan rakyatnya. Untuk itu, menurut hemat kami, tidak perlu menunggu ada korban, harus dikedepankan kebijakan,” papar Mbah Eko.

“Jika ada kepemilikan senpi warga sipil yang membahayakan, mohon ditarik saja. Atau dilakukan evalusasi,” imbuhnya.

Sementara terkait laporan yang dilakukan Fanani, aktivis senior Banyuwangi, ini mengaku mendukung kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan pengusutan tuntas. Tujuannya demi memberikan rasa tentram kepada masyarakat. Sekaligus mencegah potensi gangguan kondusifitas daerah dijelang pesta demokrasi Pilkada Kabupaten Banyuwangi. (*)