TIMES JATIM, MALANG – Pemkab Malang menyatakan keberhasilannya mewujudkan seratus persen ketahanan pangan di Kabupaten Malang. Yakni, tidak adanya desa/kelurahan berstatus rentan rawan pangan.  Yakni, tidak adanya desa/kelurahan berstatus rentan rawan pangan. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi mengungkapkan, keberhasilan Pemkab Malang dalam ketahanan ini sudah dipaparkan langsung di hadapan Badan Pangan Nasional (Bapanas), yang diwakili Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, Sri Nuryanti, kemarin. 

"Sebelumnya, ada 13 desa di Kabupaten Malang berstatus rawan pangan pada 2023 lalu. Akan tetapi, kondisi ini mengalami perbaikan signifikan di tahun ini. Dimana, tidak terdapat lagi desa/kelurahan rentan rawan pangan," terang Mahila Surya, kepada TIMES Indonesia, Kamis (31/10/2024). 

Dengan kata lain, lanjutnya, keseluruhan dari 378 desa dan 12 kelurahan di Kabupaten Malang kini semua berstatus Tahan Pangan. 

Menurutnya, ketahanan pangan 100 persen di Kabupaten Malang ini sesuai Sistem Informasi Pangan dan Gizi terintegrasi, salah satunya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau disebut juga Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). 

Dalam FSVA ini, kata Mahila, menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah, yang mencakup turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Di samping itu, FSVA juga telah digunakan sebagai rujukan dalam penetapan lokus dan target intervensi Pemkab Malang untuk program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, stunting, dan program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor. 

Termasuk dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa, untuk penggunaan 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan.

"Ada empat program inovasi kami dalam mengintervensi bagi terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Malang. Salah satunya, program Tahes Komes atau Ketahanan Pangan, Bebas Stunting, Ekonomi Produktif Berkelanjutan dan Masyarakat Sehat," jelas Mahila. 

Intervensi dalam program inovasi ini, lanjutnya, mencakup ketersediaan pangan yang cukup, bermutu, aman, beragam, bergizi, serta merata dan terjangkau. 

Cakupan lainnya, adalah pemenuhan kebutuhan gizi dimulai dari Kebun B2SA di pekarangan rumah hingga yang bersumber dari lahan pertanian, peternakan dan perairan. 

Keberhasilan Pemkab Malang dalam ketahanan pangan ini, sebelumnya juga mendapatkan apresiasi penghargaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai peraih Awards Peduli Ketahanan Pangan 2024 Kategori Bidang Ketersediaan Pangan, Rabu (16/10/2024) lalu. 

Mahila menegaskan, yang dilakukan DKP Kabupaten Malang adalah startegi intervensi dalam mengurangi sebisa mungkin adanya food waste atau makanan yang terbuang. 

"Kecdepan, kita canangkan agar ketahanan pangan menjadi perekonomian yang mensejahterakan masyarakat. Ini dengan melihat tingkat konsumsi pangan masyarakat, dengan potensi pangan yang dihasilkan poktan (kelompok tani) lokal untuk lebih dipasarkan," pungkasnya. (*)