TIMES JATIM, SURABAYA – Penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Jawa Timur masih menjadi agenda penting.

Sosialisasi kepada perangkat daerah terus dilakukan. Hasilnya cukup signifikan. Namun, Kepala BPKAD Jawa Timur Sigit Panoentoen terus mendorong peningkatan agar bisa masuk Event Championship pada tahun depan. 

Penegasan itu disampaikan saat memberi sambutan virtual pada focus group discussion. Sigit menjelaskan penerapan ETPD selalu dipantau.

‘’Hasil pantauan akan menentukan indeks penerapan ETPD tersebut,’’ katanya, Senin (2/12/2024).

Ada empat klaster indeks tersebut. Yakni inisiasi, berkembang, maju, dan digital. Pada semester I, indeks ETPD Jawa Timur sudah masuk digital. Tapi, angkanya belum mencapai 100 persen. Karena itu, BPKAD berupaya meningkatkan indeks tersebut tahun depan.

‘’Targetnya bisa masuk Event Championship ETPD,’’ jelasnya.

Hadir pada forum tersebut Perwakilan OPD Pemprov Jawa Timur, Perwakilan Bank Indonesia wilayah Jawa Timur, Perwakilan Bank Jatim, serta perangkat daerah dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur. 

Sigit dalam sambutannya merinci beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Antara lain, pemahaman perangkat daerah dalam mengisi formulir penilaian indeks ETPD.

‘’Pengisian yang tidak tepat mengakibatkan pencapaian nilai tidak maksimal,’’ katanya. 

Karena itu, sosialisasi tentang implementasi dan pengisian formulir indeks ETPD akan terus dilakukan. Targetnya, perangkat daerah paham dan bisa menerapkan sistem tersebut. Dengan begitu, poin penilaian bisa terisi dengan baik sesuai kondisi di lapangan.

Kendala lainnya, pergantian perangkat kerap menimbulkan masalah baru. Transfer knowledge belum dilaksanakan secara optimal. Perangkat yang baru belum memahami penerapan ETPD tersebut.

‘’Akibatnya, perlu dilakukan sosialisasi lagi agar perangkat baru tersebut bisa mengikuti sistem yang diterapkan,’’ ungkapnya. 

Sigit meyakini semua perangkat daerah di Jawa Timur memiliki semangat dalam mewujudkan penerapan ETPD yang optimal. Sebab, sistem ini memberi manfaat pada berbagai aspek. Antara lain, transparansi, rapi, serta mampu mencegah kebocoran pengalokasian anggaran. (*)