TIMES JATIM, BONDOWOSO – Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur termasuk wilayah rawan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Salah satu di antaranya adalah potensi ketidaknetralan kepala dan penyelenggara baik jajaran KPU dan Bawaslu. 

Sementara berdasarkan data dari Polres Bondowoso ada lima potensi kerawanan sebagaimana disampaikan dalam Rakor peta kerawanan Pilkada 2024 yang berlangsung Rabu 30 Oktober kemarin. 

Yakni lokasi sulit di beberapa TPS, sarana komunikasi yang tidak memadai di wilayah pinggiran, tokoh politik berseberangan di satu tempat, ketidaknetralan kades, dan potensi ketidaknetralan penyelenggara. 

Pj Bupati Bondowoso, Muhamad Hadi Wawan Guntoro mengatakan, Polri telah menyusu peta beberapa indikator kerawanan dalam Pilkada 2024. Diantaranya kondisi geografis, komunikasi, hingga netralitas kades dan penyelenggara. 

Menurutnya, Bondowoso mungkin yang dominan faktor geografisnya, apalagi sudah memasuki musim penghujan. 

Selain itu kata dia, netralitas Kades menjadi menjadi salah satu kerawanan. “Kades harus netral,” tegas dia. 

Sementara jika ada yang melanggar, maka bisa ada pidana. Karena domainnya Pilkada itu domain hukum.
"Edukasi, sosialiasi, komunikasi. Jelas sudah bahwa Kades harus netral," imbuh dia. 

Menurutnya, ada beberapa kawasan yang masuk dalam peta kerawanan karena kondisi geografis. Seperti di Kecamatan Cermee, Ijen, Maesan dan beberapa tempat lainnya sesuai laporan para camat. 

"Artinya di kondisi yang kemarau aja sulit. Apalagi nanti kalau sudah hujan," terang dia. 

Kordiv PP-Datin Bawaslu Bondowoso, Ismaili menyebutkan, indikator peta kerawanan yang dipetakan Polri samad dengn yang disusun oleh Bawaslu RI. Di antaranya yakni sosio kultural, dan letak geografis. 

"Ada beberapa desa di beberapa kecamatan yang aksesnya sulit. Sehingga bisa jadi dipolitisasi potensi ketidak-fair-an dalam pemungutan suara," terang dia.

Adapun terkait netralitas penyelenggara. Menurutnya, memang betul menjadi salah satu potensi. Oleh karena itu dia berharap, penyelenggara harus lebih dulu netral dibanding kepala desa dan ASN. 

“Kami penyelenggara, tentu jadi ujian pertama kami terkait netralitas. Kita tetap akan jaga integritas,” tegas dia. (*)