TIMES JATIM, MOJOKERTO – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menampik adanya jual beli jabatan yang berada di lingkungan pemerintahannya. Hal tersebut disampiakan dalam apel bersama para karyawan dan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Senin (3/3/2025).

Gus Barra (sapaan Muhammad Al Barra) membeberkan beberapa hal yang menjadi fokusnya kini, mulai dari pembahasan Visi kedepannya untuk Bumi Majapahit, hingga penampikan rumor terkait jual beli jabatan di lingkup Pemkab Mojokerto.

Gus Barra menjawab rumor yang sempat beredar terkait adanya kemungkinan jual beli jabatan pada pemerintahannya. Gus Barra dengan tegas menampik rumor atau tudingan tersebut, karena menurutnya pada masa pemerintahannya kedepan ia bersama dengan Wakil Bupati beserta jajarannya akan mengutamakan profesionalitas, proporsional, integritas dan loyalitas.

"Saya sebagai Bupati Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal sebagai Wakil Bupati memastikan kita tidak akan melakukan jual beli jabatan apapun," tegasnya dalam keterangan tertulis, Senin (3/3/2025).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, Teguh juga menjelaskan bahwa tidak ada jual beli jabatan di lingkup Pemkab Mojokerto. Ia bahkan menjamin bahwa selama periode kepemimpinan Gus Barra dan M. Rizal tidak akan terjadi jual beli jabatan seperti yang dirumorkan.

"Isu yang memojokkan beliau berdua (Gus Barra dan M. Rizal) adalah tidak benar, tidak ada jual beli jabatan di lingkup Pemkab Mojokerto, termasuk untuk lima tahun ke depan, 2025-2030 dijamin tidak akan ada jual beli jabatan" pungkas Teguh Gunarko.

Gus Barra kembali menjelaskan bahwa kedepannya Ia bersama para jajarannya akan berusaha untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur. Hal itu merupakan visi Gus Barra yang telah digaungkan sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa kedepannya pembangunan di Kabupaten Mojokerto akan ditekankan pada empat sasaran.

"Kita akan memberikan penekanan pada empat sasaran pembangunan, meliputi peningkatan pelayanan pada masyarakat dan tata kelola pemerintahan, peningkatan SDM yang tangguh, kemandirian ekonomi dan peningkatan pembangunan infrastruktur," bebernya di halaman Kantor Pemkab Mojokerto.

Tentunya keempat misi diatas harus bisa bersinergi dengan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Mengingat di era kepemimpinan sekarang efisiensi dalam belanja dan pembangunan daerah maupun nasional sedang masif diterapkan. 

Masih dalam arahannya, Gus Barra mengatakan bahwa akan ada empat hal yang harus diperhatikan dalam kepemimpinannya. Empat hal ini sendiri merupakan hal-hal yang didapati Bupati Mojokerto itu saat mengikuti rangkaian Retret di Akmil Magelang lalu.

"Empat hal tersebut diantaranya adalah sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, reformasi birokrasi, kewajiban daerah dalam alokasi anggaran, dan efisiensi dalam belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025," ungkapnya. (*)