TIMES JATIM, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Khofifah) menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo periode 2025–2030, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (3/3/2025).

Sertijab dilakukan dari Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto kepada Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, dr. Muhammad Haris dan Fahmi Ahz, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Gubernur Jatim Khofifah dan Purna Pj Bupati Probolinggo.

Dalam Sertijab ini, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya keberseiringan antara RPJMN, RPJMD Provinsi hingga RPJMD Kabupaten/Kota. 

Hal ini, sebagai upaya untuk mewujudkan visi-misi Kabupaten Probolinggo dalam Program SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing) yang di breakdown dalam lima misi dan 22 program unggulan. Dimana, diharapkan bisa sejalan dengan Nawa Bhakti Satya oleh Pemprov Jatim dan Asta Cita oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Tugasnya adalah menyinkronkan, memberseiringkan dengan RPJMN yang di dalamnya ada Asta Cita serta 8 Quick Win," tegas Khofifah. 

Guna mencapai keberseiringan tersebut, Khofifah juga mengatakan bahwa RPJMD Pemprov Jatim akan dikejar dalam waktu tiga bulan. 

Hal ini mengingat dari total enam bulan waktu yang diberikan, harapannya dapat memberikan waktu bagi kabupaten/kota untuk merefer RPJMD Provinsi. 

"Jadi RPJMD provinsi memang harus lebih cepat selesai. Supaya ini dipastikan inline antara RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD kabupaten/kota," tuturnya. 

“Dengan keberseiringan visi misi pemerintah pusat dan daerah, diharapkan juga dapat dilakukan identifikasi terhadap berbagai masalah, sekaligus langkah improvement nya di Kabupaten Probolinggo,” imbuhnya. 

Berdasarkan data BPS Jatim, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo baik secara prosentase maupun kualitatif berada pada peringkat 4 tertinggi di Jawa Timur. 

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 mencapai 191.110 jiwa. Secara presentase mencapai 16,45 persen. Angka tersebut tercatat turun dari sebelumnya 17,19 persen di tahun 2023. 

"Walau mengalami penurunan, kemiskinan di Kabupaten Probolinggo terkesan pelan atau lambat. Jadi harus menjadi atensi Pemkab Probolinggo untuk melakukan intervensi lebih masif. Hal ini mengingat bahwa penurunan  kemiskinan juga masuk pada Asta Cita ke 6," ucap Gubernur Khofifah. 

Tingginya angka kemiskinan juga berdampak pada angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 sebesar 4,72 persen yang turun 0,01 persen dari tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 cenderung lebih rendah dari nasional dan provinsi.

Kemudian terkait nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gubernur Khofifah menyoriti data BPS Jatim dimana IPM Kabupaten Probolinggo berada di posisi empat terbawah dari seluruh kabupaten/kota di Jatim. Ia meminta agar pada RPJMD Kabupaten Probolinggo nantinya dapat mengacu pada Asta Cita ke 4, yaitu meningkatkan SDM kita melalui pendidikan, sains dan teknologi. 

"Ini artinya ketika mengintervensi peningkatan IPM di Kabupaten Probolinggo, maka bisa nyekrup dengan Jatim Cerdas dan Jatim Sehat di Nawa Bhakti Satya serta masuk program nomor 1 dalam Quick Win yaitu Program Makan Bergizi Gratis," lanjutnya. 

Untuk itu, Gubernur Khofifah mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama  membangun fondasi yang terukur pergerakannya. Hal ini sebagai upaya untuk menurunkan AKI, AKB dan stunting sehingga bisa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo. 

"Banyak hal yang kita harus bersinergi secara rutin dan intensif. Saya rasa punya semangat yang sama untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang semakin SAE," pungkasnya.(*)