TIMES JATIM, PACITAN – Ketua DPRD Pacitan, Dr. Arif Setia Budi, S.Sos., MPA, dipercaya memegang jabatan strategis di tingkat nasional. Ia dikukuhkan sebagai Ketua Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) periode 2025–2029.

Pengukuhan ini menempatkan politisi Partai Demokrat tersebut sebagai salah satu representasi penting DPRD kabupaten/kota di Indonesia dalam urusan keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dikonfirmasi Senin (23/6/2025), Arif menyatakan bahwa posisinya di DPN ADKASI akan dimanfaatkan untuk memperkuat konektivitas antara daerah dengan instansi keimigrasian. Termasuk dalam hal ini adalah membangun kolaborasi konkret dengan Kantor Imigrasi Ponorogo, yang selama ini menjadi wilayah kerja layanan keimigrasian bagi masyarakat Pacitan.

“Yang bisa dilakukan selaku Ketua Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah membangun konektivitas dengan imigrasi terdekat, karena Pacitan merupakan wilayah Imigrasi Ponorogo,” kata Arif.

Ia menambahkan, pendekatan yang akan dibangun bersifat operasional, agar layanan imigrasi dapat dirasakan lebih efektif oleh warga di daerah. “Kita akan berkolaborasi dengan Imigrasi Ponorogo agar apa yang menjadi tupoksi, pelayanan imigrasi terkait masyarakat Kabupaten Pacitan, bisa lebih mudah dengan pelayanan yang lebih baik,” tegasnya.

Menurut Arif, tantangan layanan imigrasi di daerah selama ini masih berkutat pada jarak dan akses informasi. Banyak warga yang harus ke luar kota hanya untuk mengurus paspor atau keperluan administratif lainnya. Dalam jangka pendek, pihaknya akan mendorong dibukanya layanan imigrasi jemput bola, atau bahkan pelayanan keliling di wilayah Pacitan.

“Harapannya, masyarakat Pacitan tidak lagi kesulitan. Proses pengurusan paspor, izin tinggal, atau keperluan luar negeri lainnya bisa dilakukan dengan waktu yang lebih efisien,” ujarnya.

Jabatan baru ini juga sekaligus memperkuat posisi DPRD Pacitan di kancah nasional. Dengan adanya keterwakilan daerah dalam struktur DPN ADKASI, diharapkan isu-isu pelayanan publik dari daerah bisa mendapatkan perhatian dari kementerian/lembaga terkait di pusat.

ADKASI sendiri merupakan wadah resmi bagi seluruh DPRD kabupaten/kota di Indonesia. Organisasi ini kerap menjadi saluran aspirasi daerah dan penghubung kebijakan nasional dengan pelaksana di level lokal.

Sebagai Ketua DPRD, Arif melihat pentingnya sinergi antara legislatif daerah dan instansi vertikal, seperti kantor imigrasi. “Ke depan, DPRD juga akan menjadi fasilitator agar pelayanan publik makin merata dan tidak terpusat di kota besar,” tandasnya.

Dengan latar belakang akademis dan pengalaman legislatif yang panjang, Arif optimistis dapat membawa manfaat nyata lewat jabatan barunya. Ia juga berkomitmen mengawal program-program di bidang pemasyarakatan agar lebih berpihak kepada masyarakat yang rentan. (*)