TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Bupati Probolinggo, Jawa Timur, dr. Mohammad Haris atau Gus Haris menyatakan pihaknya akan gas pol untuk membenahi infrastruktur di daerah yang dipimpinnya. Terutama infrastruktur jalan.

Hal itu disampaikan Gus Haris saat Ngantor di Kecamatan Pakuniran bersama Wakil Bupati, Fahmi AHZ atau Ra Fahmi, Sekda Ugas Irwanto, dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Gus Haris mengatakan, Pemkab Probolinggo tengah mengupayakan pembangunan jalan sepanjang 905 kilometer yang memerlukan anggaran mencapai Rp 1,47 triliun.

“Kami akan gas pol dua sampai tiga tahun ke depan,” kata Gus Haris saat berdialog dengan warga di pendapa Kecamatan Pakuniran.

Orang nomor satu di Kabupaten Probolinggo itu juga mengungkapkan rencana membangun pabrik paving untuk mendukung pembangunan jalan.

“CSR (corporate social responsibility/tanggung jawab sosial perusahaan) juga kami dorong untuk mendukung infrastruktur. Termasuk anggota DPRD kami minta agar pokirnya juga untuk infrastruktur. Dalam hal ini, kepala desa juga harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan,” tegasnya.

Satgas Infrastruktur, Kemiskinan, Hingga IPM

Untuk mendukung akselerasi pembenahan infrastruktur jalan, Pemkab Probolinggo membentuk satuan tugas atau Satgas Infrastruktur. Satgas ini beranggotakan OPD, relawan, dan organisasi kemasyarakatan.

Selain itu, Pemkab Probolinggo juga membentuk dua satgas lainnya. Yaitu Satgas Kemiskinan dan Satgas IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Semuanya melibatkan OPD, relawan dan organisasi kemasyarakatan.

“Membangun Kabupaten Probolinggo tidak bisa hanya mengandalkan Bupati dan OPD. Semua elemen harus terlibat, termasuk Muslimat, Fatayat, Kadin dan LSM. Kita harus satu gerakan, satu komitmen, untuk membangun Kabupaten Probolinggo ini lebih baik,” tambahnya.

Berdasarkan data BPS Jawa Timur, IPM Kabupaten Probolinggo berada di angka 68,29 pada 2024. Angka itu menempatkan daerah ini di peringkat 3 dari bawah setelah Kabupaten Sampang (64,65) dan Bangkalan (66,27).

IPM ini diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah,  dan pengeluaran per kapita.

Untuk kemiskinan, 197,11 ribu jiwa penduduk Kabupaten Probolinggo berada di bawah garis kemiskinan. Tertinggi nomor empat di antara 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024.

Penduduk miskin sebanyak itu setara dengan 16,45 persen dari total penduduk. Dari sisi persentase ini, data BPS Jatim juga menempatkan Kabupaten Probolinggo di peringkat empat tertinggi setelah Sampang (20,83 persen), Bangkalan (18,66 persen) dan Sumenep (17,78 persen).

Siapkan Insentif Bagi Guru Madin

Pada forum yang sama, Wabup Probolinggo, Ra Fahmi menyebutkan, Pemkab Probolinggo bersama DPRD sedang membahas skema pemberian insentif bagi guru madrasah diniah atau Madin, dan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD.

Insentif yang dimaksud Ra Fahmi, akan dimulai secara bertahap mulai 2026, sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Mudah-mudahan mulai tahun 2026 bisa dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Mengawali insentif tersebut, saat ini Pemkab Probolinggo bersama kantor kemenag setempat tengah melakukan verifikasi ulang terhadap data Madin, karena ditemukan banyak yang fiktif.

“Kami sudah koordinasi dengan Kemenag. Insyaallah dengan selesainya verifikasi, akan ada regulasi yang jelas dalam bentuk Perda Fasilitasi Pesantren,” kata Ra Fahmi.

Menurutnya, hal itu tak lepas dari perhatian Pemkab Probolinggo terhadap pembangunan sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan keagamaan seperti Madin.

Berdasarkan data Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo pada 2021, terdapat 1.004 madin di daerah berpenduduk 1,15 juta penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2020 tersebut. Terdiri dari 204 tingkat awwaliyah, 586 tingkat ula, 213 tingkat wustha, dan 1 lembaga tingkat ulya. (*)