TIMES JATIM, JOMBANG – Bupati Jombang, H. Warsubi, menyampaikan jawaban resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di ruang rapat paripurna DPRD Jombang, pada Senin (23/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Warsubi menjawab secara komprehensif berbagai masukan dari tujuh fraksi DPRD, mulai dari PDIP hingga PKB. Ia menegaskan bahwa RPJMD ini disusun bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi sebagai arah pembangunan strategis lima tahun ke depan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Menanggapi kritik Fraksi PDIP soal pentahapan RPJMD yang dinilai masih umum, Warsubi menjelaskan bahwa seluruh tahapan sudah diselaraskan dengan visi-misi pemerintahannya, terutama program percepatan ekonomi inklusif yang dimulai 2027.

“Efek pertumbuhan ekonomi harus dirasakan langsung oleh UMKM dan kelompok rentan. Trickle-down effect bukan jargon, tapi target nyata,” tegasnya.

Pembangunan SDM dan Pemerataan Wilayah

Merespons masukan Fraksi Golkar soal kesetaraan akses pendidikan, Bupati memastikan tak ada diskriminasi dalam pelayanan pendidikan.

“Kita dorong pendidikan yang inklusif dari usia dini hingga menengah, tanpa membedakan gender atau latar sosial,” ujar Warsubi.

Sementara itu, menjawab sorotan Fraksi Gerindra soal ketimpangan infrastruktur, Bupati menegaskan bahwa pembangunan akan menjangkau wilayah terpencil, termasuk kawasan hutan seperti Jipurapah, yang akan disinergikan dengan program TMMD bersama TNI.

“Kita tidak boleh membiarkan ada desa yang tertinggal. Prinsip kami: satu Jombang, satu rasa,” imbuhnya.

Sorotan Sosial dan Ekonomi

Fraksi PPP menyoroti pentingnya penguatan kesalehan sosial. Bupati menjawab dengan komitmen peningkatan tunjangan guru ngaji dan pembangunan sarana ibadah serta taman-taman tematik hingga ke desa-desa.

Untuk masukan Fraksi PKS–NasDem soal pengembangan SDM dan digitalisasi UMKM, Warsubi menyiapkan pelatihan teknologi serta marketplace berbasis eks-kawedanan untuk mendorong UMKM naik kelas.

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Demokrat soal olahraga dan ekonomi kreatif, Bupati memastikan dukungan terhadap KONI, serta melanjutkan program industri kreatif dan UMKM berbasis desa.

“Ekonomi kerakyatan harus tumbuh dari bawah. Kita berikan ruang, bukan hanya bantuan,” katanya.

Komitmen terhadap Isu Strategis dan Sistem Merit

Khusus kepada Fraksi PKB, Warsubi menegaskan bahwa seluruh isu strategis dalam RPJPD telah diintegrasikan ke dalam RPJMD, termasuk keamanan, ketahanan pangan, dan transisi energi.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya reformasi birokrasi. Pengisian jabatan strategis, tegas Warsubi, dilakukan secara meritokratis, berdasarkan kualifikasi dan kompetensi, bukan karena kedekatan atau transaksi.

“RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tapi kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Kami pastikan semua kritik fraksi menjadi bekal penting demi Jombang yang inklusif, berdaya, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)