TIMES JATIM, SURABAYA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan data bahwa 9.660 warga Jawa Timur terindikasi menyalahgunakan bantuan sosial untuk judi online. Nilainya mencapai Rp53 Miliar.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Kadinsos Jatim) Restu Novi Widiani mengungkapkan, nama-nama mereka berpotensi dicoret dari daftar penerima bansos dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

"Laporan dari Pak Menteri (Mensos) saya rasa itu semester satu 2025 ya, tercatat 9.660 data warga (penyalahguna bansos, red) dengan deposito ada Rp53 miliar," ucap Restu usai meninjau Asrama Sekolah Rakyat Menengah Atas XXI Unesa bersama Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kamis (14/8/2025).

Data itu disebut masih terus bergerak. Karena hingga saat ini, Dinsos Jatim belum menerima data by name by address. Kemensos masih melakukan pendalaman kembali.

"Itu (uang bansos yang digunakan judol, red) adalah dana bantuan dari Kementerian Sosial, jadi eksekusinya juga langsung dari Kementerian Sosial," katanya.

Jika sudah memegang data nama dan alamat, Dinsos Jatim akan mensinkronkan dengan data tunggal penerima bansos Kemensos kemudian melakukan evaluasi lebih lanjut. Salah satunya berpotensi menonaktifkan berbagai macam bantuan.

"Ini akan bergerak terus dan saya rasa tahapannya sudah dimulai oleh Kementerian Sosial untuk menonaktifkan bantuan yang terindikasi," jelas Restu.

Nantinya, otomatis bantuan sosial akan dinonaktifkan secara keseluruhan. Baik itu bantuan dari Kementerian Sosial maupun bansos yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. (*)