TIMES JATIM, KEDIRI – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengirimkan surat dinas kepada seluruh kepada KPU Provinsi dan KPU Kota-Kabupaten di seluruh Indonesia terkait putusan MK (Mahkamah Konstitusi) baru-baru ini. 

Dalam surat dinas tersebut, KPU RI meminta amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran pasangan calon dalam Pilkada serentak 2024. 

Baik itu Pemilihan Gubernur - Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hal yang sama juga turut diterapkan pada Pilkada Kediri 2024.

Merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi pada Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di Kabupaten/Kota tersebut untuk bisa mengusulkan bakal calon. 

Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Qosim mengungkapkan berdasarkan instruksi dari surat dinas KPU RI tersebut, pihak KPU Kabupaten Kediri melakukan perubahan syarat minimal dukungan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang berbunyi syarat minimal dukungan adalah 20 persen jumlah kursi atau 25 persen suara sah. 

"Dengan adanya keputusan MK nomor 60, yaitu pada keputusan MK nomor 70, perubahan hukum, maka kami merubahnya menjadi 6,5 persen," jelasnya, Sabtu (24/08/2024). 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kediri pada Pilpres dan Pileg yang berlangsung bulan Febuari lalu tercatat 1.262.944 pemilih. 

Kemudian beberapa saat lalu, untuk Pilkada Serentak bulan November nanti KPU Kabupaten Kediri telah menetapkan daftar pemilih sementara yakni sebanyak  1.257.231 pemilih. DPS ini nanti masih akan di-update untuk menjadi DPT. 

"Kalau 6,5 persen, ketemu angka 62.064 syarat minimal dukungan untuk Kabupaten Kediri," tambahnya. 

Selain perubahan pada syarat minimal dukungan, KPU Kabupaten Kediri juga melakukan perubahan pada penghitungan batas usia minimal. 

Dalam putusan MK yarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon.

"Jadi kami tetap merujuk pada keputusan MK bahwa syarat minimal dihitung saat penetapan pasangan," jelasnya lagi. 

Nanang Qosim menuturkan meskipun dilakukan perubahan pada  namun untuk tahapan secara keseluruhan tidak ada perubahan. 

"Kalau tahapan tidak ada, tanggal pendaftaran tetap sama, kemudian nanti penetapannya juga 
tetap sama, termasuk nanti di masa kampanye juga sama," pungkasnya. (*)