TIMES JATIM, SIDOARJO – Anggota Komisi C yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama, menilai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu segera mengalihkan fokus dari penyusunan grand design penanggulangan banjir ke langkah-langkah mitigasi yang lebih konkret dan mendesak.

Ketua Fraksi Demokrat–NasDem itu menilai pembahasan panjang mengenai rancangan besar penanganan banjir belum cukup menjawab persoalan yang terus berulang setiap musim hujan.

“Yang terpenting sekarang adalah mitigasi. Jangan sampai bencana itu seperti ‘terencana’. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) selalu naik, tapi mitigasinya tidak berjalan,” kata Dimas kepada Times Indonesia, Sabtu (22/11/2025).

Banggar Minta Anggaran Mitigasi Dinaikkan, Pemkab Merespons

Dalam pembahasan anggaran, Dimas meminta Pemkab Sidoarjo menaikkan alokasi untuk mitigasi banjir. Menurut dia, pemerintah daerah langsung merespons permintaan tersebut dan menyatakan kesiapan memperkuat anggaran.

“Sebagai anggota Banggar, saya minta anggaran mitigasi banjir dinaikkan dan dijadikan prioritas. Alhamdulillah, Pemkab merespons,” jelasnya.

Dimas memaparkan jika penguatan anggaran penting dilakukan karena kerugian akibat banjir terus berulang setiap tahun.

"Biaya perbaikan infrastruktur, kerugian petani, UMKM, hingga beban warga selalu menjadi dampak yang tidak kecil," ujarnya.

Ketua DPD NasDem Sidoarjo itu mengingatkan bahwa penanganan banjir memang tidak dapat diselesaikan secara instan, namun langkah mitigasi tidak boleh menunggu hingga masterplan penanganan banjir selesai dirumuskan. 

"Penguatan mitigasi, menurutnya, harus mulai tampak melalui pembangunan embung atau busem di kawasan rawan banjir, penambahan personel satgas air, hingga perbaikan tanggul avour," jelasnya.

Mitigasi Harus Jadi Prioritas Utama

Dimas menegaskan mitigasi merupakan langkah paling realistis untuk menekan risiko banjir sembari menunggu solusi jangka panjang berjalan. Selain menyusun grand design, Pemkab diminta memastikan upaya mitigasi dilakukan secara paralel dan konsisten.

Dimas menjelaskan jika normalisasi sungai dan saluran menjadi salah satu langkah mendesak, terutama melalui pengerukan sedimentasi dan pembukaan akses saluran yang tertutup bangunan atau sampah. Penanganan ini, kata dia, harus dilakukan secara rutin dan tidak hanya ketika banjir terjadi.

Dimas juga menyoroti pentingnya memastikan rumah pompa bekerja optimal. Titik-titik rawan banjir yang selama ini bergantung pada pompa harus mendapat perhatian lebih serius, termasuk penambahan pompa permanen bila dibutuhkan.

Di kawasan perkotaan, ia melihat penataan drainase menjadi pekerjaan besar yang harus segera diprioritaskan. 

"Sinkronisasi tinggi saluran antarwilayah perlu dipastikan agar aliran air tidak tersumbat atau terjebak. Ia menyebut drainase lama yang tidak lagi memadai harus diperbaiki, sementara di daerah padat penduduk perlu dibangun saluran baru untuk memperlancar aliran air," kata Politisi Muda NasDem ini.

Selain itu Dimas juga menyoroti pentingnya penguatan ruang terbuka hijau (RTH) dan area resapan air. Pembangunan di wilayah yang seharusnya menjadi sabuk hijau, menurutnya, harus dibatasi agar fungsi resapan tetap terjaga.

"Upaya mitigasi juga dianggap tidak akan berjalan efektif tanpa perbaikan pengelolaan sampah dan edukasi masyarakat. Dimas mengingatkan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan masih menjadi salah satu penyebab utama saluran tersumbat, terutama di kawasan permukiman padat," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi. Menurutnya, data terkait risiko banjir harus disatukan, dan koordinasi harus melibatkan OPD, pemerintah desa, kecamatan, hingga komunitas warga.

Dorong Gerakan Publik Jaga Sungai

Di sisi lain, Dimas berharap partisipasi masyarakat ditingkatkan melalui program berkelanjutan untuk menjaga kebersihan sungai. Ia mendorong Pemkab menghidupkan kembali kegiatan seperti lomba SIDORESIK, yang sebelumnya terbukti mendorong kesadaran warga merawat lingkungan sungai.

“Kegiatan seperti SIDORESIK atau lomba kebersihan sungai perlu digelar lagi sebagai upaya membangun kesadaran kolektif menjaga sungai,” pungkas Dimas. (*)