TIMES JATIM, SIDOARJO – DPRD Sidoarjo menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terkait Perubahan Alokasi Anggaran (PAK) APBD 2025, Senin (11/8/2025). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo tersebut dihadiri 29 anggota dewan, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Juru bicara Fraksi PKB, Abud Asyrofi, menyampaikan bahwa rancangan PAK APBD 2025 mengalami perubahan signifikan. Pendapatan daerah naik dari Rp5,428 triliun menjadi Rp5,431 triliun atau bertambah sekitar Rp3,2 miliar. Sementara belanja daerah ditetapkan menjadi Rp6,5 triliun.

"Perubahan ini mencerminkan upaya adaptasi pemerintah daerah terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan komitmen meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Sidoarjo," ujarnya.

Meski demikian, Fraksi PKB menyoroti penurunan pendapatan dari sektor retribusi daerah sebesar Rp28 miliar. Abud meminta Pemkab mencari langkah efektif untuk mengoptimalkan sektor tersebut, termasuk memperhatikan alokasi anggaran bagi insentif guru ngaji dan 720 guru TPQ yang lolos verifikasi namun belum menerima insentif.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat–NasDem, Muh Zakaria Dimas Pratama, menilai tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) selama ini dipicu rendahnya serapan dan pengelolaan anggaran. Ia meminta Pemkab Sidoarjo memperbaiki sistem perencanaan dan disiplin dalam pelaksanaan anggaran agar penyerapan lebih optimal.

Dimas juga menyoroti pengelolaan aset Dinas Perikanan, termasuk optimalisasi (intensifikasi) dan perluasan (ekstensifikasi) pemanfaatan aset, khususnya pada program ketahanan pangan, revitalisasi pasar hias, dan pemanfaatan kios.

"Kami meminta pengawasan pemanfaatan kios diperketat agar tidak ada yang kosong sehingga potensi pendapatan daerah bisa meningkat," ucapnya.

Selain itu, Fraksi Demokrat–NasDem juga mengusulkan sejumlah penambahan anggaran, salah satunya pemeliharaan jalan dan saluran atau pintu air irigasi, penanganan banjir melalui pengadaan pompa kapasitas besar. 

"Kami juga mengusulkan penambahan anggaran Rp21 miliar untuk pemeliharaan jalan se kabupaten sidoarjo dan Pemeliharaan Saluran," imbuhnya.

Selain itu, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo itu meminta peningkatan insentif guru PAUD swasta, evaluasi pelaksanaan rehab sekolah yang sering terlambat, hingga pengawasan penyedia barang dan konsultan pengawas.

"Pemkab juga diminta mempercepat proses kenaikan pangkat PNS, mensertifikatkan aset tanah milik puskesmas, serta mengkaji penggabungan manajemen BLUD RSUD R.T. Notopuro dengan RSUD Sidoarjo Barat," tutupnya. (*)