TIMES JATIM, BANJAR – Komisi III DPRD Kota Banjar mengunjungi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjar (PUPR Banjar) untuk mengawasi dan mengevaluasi program kerja mereka, Rabu (28/1/2026).

Ketua Komisi III, Cecep Danu Sufyan, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menilai program yang sudah berjalan di tahun 2025, sekaligus mengawasi rencana kerja triwulan pertama tahun 2026.

"Untuk tahun ini kami lebih fokus ke Bidang Binamarga ya mengingat banyaknya jalan yang sudah mengalami rusak berat dan harus di rekontruksi sementara untuk anggaran belum ada," paparnya.

Menurut Cecep, Dinas PUPR menghadapi masalah besar, yaitu keterbatasan anggaran. Karena anggaran yang minim, Dinas PUPR hanya mampu melakukan perbaikan ringan atau pemeliharaan jalan, bukan membangun ulang (rekonstruksi) jalan-jalan yang sudah rusak parah.

"Tahun ini, hanya ada anggaran pemeliharaan dan itupun belum bisa mengakomodir seluruh jalan yang rusak," imbuhnya.

Komisi III juga menerima keluhan dari Dinas PUPR mengenai harga material bangunan yang tidak stabil. Harga pasir, misalnya, sering naik turun drastis, yang sangat mengganggu perencanaan anggaran daerah.

"Oleh karena itu, Kami dari Komisi III berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat memberikan perhatian khusus dan kepastian mengenai harga barang agar anggaran daerah bisa lebih terencana," harapnya.

Kepala Dinas PUPR, Agus Saripudin, memastikan ada satu ruas jalan yang akan segera diperbaiki. Ruas jalan yang sempat viral di media sosial, yaitu di Dusun Cipariuk, Desa Neglasari, Kecamatan Banjar.

"Kami akan lakukan pemeliharaan dengan anggaran total Rp1,5 miliar. Dana perbaikan jalan tersebut berasal dari dua sumber yaitu Rp500 juta dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan Rp1 miliar dari Opsen PKB," tutupnya. (*)