TIMES JATIM, PROBOLINGGO – PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya untuk menolak wacana Pilkada yang dipilih atau diwakili oleh DPR. Sikap ini ditegaskan dalam sambutan pembukaan Rakorcab PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo oleh Ketua DPC, H. Khairul Anam.

Menurut PDI Perjuangan, wacana tersebut merupakan kemunduran demokrasi karena mencabut hak dasar rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Demokrasi, bagi PDI Perjuangan, bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan perwujudan kedaulatan rakyat yang tidak boleh ditarik kembali atas nama efisiensi atau kepentingan elite.

“Kedaulatan berada di tangan rakyat. Hak memilih pemimpin bukan titipan dan tidak boleh diwakilkan,” menjadi penegasan sikap politik partai dalam Rakorcab, Rabu (28/1/2026).

Komitmen menjaga demokrasi itu tidak berhenti pada pernyataan sikap. Di Kabupaten Probolinggo, PDI Perjuangan telah membuka ruang luas bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam politik dan pengambilan keputusan. Dari tujuh kursi Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Probolinggo, enam di antaranya diisi oleh kader milenial. Struktur DPC pun didominasi oleh kader muda yang aktif, progresif, dan dekat dengan masyarakat.

Melalui agenda konsolidasi Musyawarah Anak Cabang (Musancab) dan Musyawarah Ranting (Musran), PDI Perjuangan kembali membuka kesempatan seluas-luasnya bagi generasi milenial dan Gen Z untuk berkiprah hingga ke akar rumput. Penjaringan ini diharapkan melahirkan kader-kader muda yang tidak hanya kritis, tetapi juga siap bekerja nyata di tengah masyarakat.

“Ketika ruang demokrasi menyempit, anak muda tidak boleh diam. Mereka harus bergerak, terlibat, dan menjaga agar suara rakyat tidak diambil alih,” menjadi pesan kuat dalam Rakorcab tersebut.

Target perolehan 10 kursi pada Pemilu mendatang bukan sekadar target elektoral, melainkan bagian dari keyakinan ideologis yang diwariskan Bung Karno: “Datangkan padaku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia.” PDI Perjuangan meyakini, dengan kekuatan pemuda, demokrasi akan tetap hidup, kokoh, dan berpihak pada wong cilik.

Rakorcab PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo yang digelar siang ini turut dihadiri Korwil dan Pengampu Dapil 3 DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Bung Andri Wahyudi (Wakabid Reformasi Sistem Hukum Nasional DPD PDI Perjuangan) dan Mbak Qintharra Ulya Yassifa (Wakabid Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital).

Kehadiran perwakilan DPD tersebut menegaskan bahwa sikap politik penolakan terhadap Pilkada oleh DPR serta agenda konsolidasi Musancab dan Musran berjalan searah, terkoordinasi, dan menjadi agenda serius partai dari tingkat DPC hingga DPD. (*)