TIMES JATIM, JOMBANG – Komitmen pemerintah pusat dalam menekan angka kemiskinan ekstrem kembali diwujudkan melalui peluncuran program Miskin Ekstrem Pasti Kerja. Program nasional ini resmi dimulai dari Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Senin (29/12/2025), sekaligus menandai peresmian Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) Desa Badang.

SPPG Badang dirancang tidak hanya sebagai dapur penyedia makanan bergizi, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, khususnya kelompok miskin ekstrem usia produktif. Jombang pun kembali dipercaya menjadi daerah percontohan dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis kerja.

Mewakili Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, menegaskan bahwa SPPG merupakan bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang terintegrasi.

“SPPG bukan hanya tempat memasak. Seluruh prosesnya, mulai pengadaan bahan baku, produksi, hingga distribusi, melibatkan masyarakat sekitar. Ini menggerakkan ekonomi desa secara nyata,” ujarnya usai kegiatan.

Nunung menilai model SPPG di Jombang sebagai praktik baik yang patut direplikasi di daerah lain. Seluruh tenaga kerja yang direkrut berasal dari kelompok desil terbawah dan wajib mengikuti pelatihan sebelum mulai bekerja.

“Mereka tidak langsung bekerja. Ada proses pelatihan terkait sistem kerja, higienitas, dan pembagian tugas. Setelah siap secara keterampilan dan mental, baru bergabung di SPPG,” jelasnya.

Dalam satu unit SPPG, sekitar 20 hingga 30 tenaga kerja produktif dapat diserap. Dengan persentase 30 hingga 40 persen berasal dari keluarga miskin ekstrem, dampak program ini dinilai signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.

“Jika satu SPPG mempekerjakan 30 orang dan sebagian besar berasal dari kelompok miskin ekstrem, efeknya sangat besar untuk pengurangan kemiskinan,” tambah Nunung.

Para pekerja menerima penghasilan rata-rata sekitar Rp2 juta per bulan, angka yang dinilai telah melampaui garis kemiskinan ekstrem. Pelatihan dilakukan langsung di lokasi dengan melibatkan lintas sektor, mulai dari Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, hingga Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

Selain keterampilan teknis, peserta juga dibekali penguatan mental dan motivasi kerja.“Bantuan sosial sifatnya sementara. Target akhirnya adalah kemandirian melalui pekerjaan,” tegas Nunung.

Saat ini, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang tercatat sekitar 0,4 persen atau setara 5.100 jiwa. Dengan sekitar 300 warga yang telah dilatih dan siap bekerja, pemerintah optimistis angka tersebut dapat ditekan hingga mendekati nol.

Nunung juga mengapresiasi sinergi Pemerintah Kabupaten Jombang dan seluruh pemangku kepentingan yang dinilai berhasil membangun ekosistem SPPG secara menyeluruh, termasuk keterlibatan petani dan pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan baku.

Secara nasional, program Miskin Ekstrem Pasti Kerja ditargetkan mampu membuka akses pekerjaan bagi sedikitnya 10 ribu warga miskin ekstrem dan akan terus diperluas hingga target kemiskinan ekstrem nol persen tercapai.

“Jombang bukan hanya contoh pelatihan, tetapi contoh ekosistem pemberdayaan yang berjalan dengan baik. Inilah yang ingin kami dorong secara nasional,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin Yazid atau Gus Salman, yang hadir mewakili Bupati Warsubi, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk terus bersinergi menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

“Kami sangat berterima kasih karena Jombang dipercaya menjadi pilot project nasional. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Jombang,” ucapnya.

Dari sisi pelaksana, Sefi Andari Mufida, Mitra SPPG Badang 1, mengungkapkan rasa syukur atas berjalanannya program tersebut. Menurutnya, SPPG telah membuka peluang kerja bagi warga yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pekerjaan.

“Alhamdulillah, sekarang saudara-saudara kita bisa bekerja dan memiliki aktivitas produktif. Ini sangat membantu ekonomi mereka,” ujarnya.

Sefi menjelaskan, hingga saat ini sebanyak 47 warga telah terserap bekerja di SPPG Badang 1, seluruhnya berasal dari Desa Badang dan sekitarnya. Layanan SPPG mencakup pemenuhan gizi bagi sekolah dari jenjang TK hingga SMA, serta menyasar sekitar 400 penerima manfaat lain seperti ibu hamil, balita, dan kelompok rentan kategori B3.

Operasional penuh SPPG direncanakan mulai berjalan pada 8 Januari mendatang. Terkait keamanan dan kualitas layanan, pihaknya memperketat pengawasan mulai dari bahan baku hingga distribusi.

“Kami lebih berhati-hati, mulai dari masuknya bahan, proses pengolahan, hingga pasca-pengiriman. Kami juga menggandeng relawan dan berbagai pihak agar pelaksanaan program berjalan aman dan sesuai standar,” ucapnya. (*)