TIMES JATIM, SIDOARJO – Ketua Fraksi Demokrat–NasDem DPRD Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama, mengapresiasi capaian Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo yang berhasil meraih peringkat pertama nasional kategori Kejaksaan Negeri Tipe A dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Dimas, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa Kejari Sidoarjo dalam kerja profesional, transparan, dan berkomitmen tinggi dalam memberantas praktik korupsi di Kota Delta.

“Prestasi ini layak diapresiasi. Kejari Sidoarjo menunjukkan kinerja yang konsisten dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini merupakan kebanggaan bagi Kabupaten Sidoarjo,” kata Dimas.

Sebagai Ketua NasDem Sidoarjo, ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh penegakan hukum tanpa pandang bulu. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Kami mendorong penegakan hukum yang adil dan tegas demi kepentingan masyarakat Sidoarjo. Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik korupsi, siapapun pelakunya. Ketegasan seperti inilah yang dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.

Dimas juga berharap Kejari Sidoarjo terus memperkuat pengawasan terhadap berbagai program pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Ia menilai bahwa pengawasan yang ketat sejak dini dapat mencegah terjadinya penyimpangan, mulai di tingkat desa hingga pemerintahan daerah.

“Kami berharap Kejari Sidoarjo terus melototi seluruh proses pembangunan agar tidak ada ruang bagi tindak pidana korupsi. Pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan,” harapnya.

Dimas memastikan DPRD Sidoarjo siap bersinergi dengan Kejari dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.

“DPRD Sidoarjo akan terus mendukung langkah-langkah strategis Kejari dalam menjaga integritas dan transparansi pembangunan,” pungkas Anggota Banggar DPRD Sidoarjo ini.

Di sisi lain, Dimas mengajak masyarakat Sidoarjo untuk ikut berkolaborasi mendukung upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum memerlukan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi, mengawasi, dan menjaga lingkungan pemerintahan tetap bersih.

“Masyarakat Sidoarjo harus ikut mengawal. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Sidoarjo yang bebas korupsi,” ucapnya. (*)