TIMES JATIM, SURABAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Komisi E, Puguh Wiji Pamungkas, melayangkan kritik tajam yang dinilai sebagai pukulan keras terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Menurut anggota DPRD Jatim ini, bencana banjir Kota Malang yang terus berulang menghantui warga bukan lagi disebabkan oleh tingginya curah hujan semata, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari kelalaian struktural Pemkot dalam merawat infrastruktur drainase.

Puguh, politisi yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya, menyebut kondisi ini sebagai sebuah ironi yang memalukan. Secara geografis, Kota Malang berada di dataran tinggi dan dilintasi sungai-sungai besar.

“Ya, banjir hari ini memang menjadi hantu bagi masyarakat, terutama di kota Malang. Kota yang secara lanskap berada di ketinggian dan sejarah ini di Malang itu banyak sekali sungai-sungai besar, salah satunya Sungai Berantas, yang ini menjadi sebuah potret yang ironis ya, kalau di kota Malang itu terjadi banjir begitu,” ungkap Puguh, menekankan betapa tidak logisnya fenomena banjir di kota tersebut.

Puguh menegaskan bahwa masalah utama bukanlah ketiadaan saluran air. Fasilitas drainase sudah dibangun, namun Pemkot gagal dalam menjalankan tugas paling mendasar, yakni perawatan dan pemeliharaan rutin.

Kelalaian bertahun-tahun ini telah memicu penumpukan masalah fundamental sedimentasi, pendangkalan masif, dan penumpukan sampah. Ketika musim hujan tiba, sistem drainase yang seharusnya berfungsi sebagai jalur cepat air justru berubah menjadi wadah penampungan yang meluap.

“Sebenarnya sudah ada salurannya, gorong-gorongnya, cuma tidak pernah dirawat,” tegas Puguh. Ia melanjutkan, “Karena tidak dirawat itu akhirnya ada sedimentasi di sana, terjadi pendangkalan, termasuk juga diperparah dengan banyaknya sampah yang ada di selokan.”

Kegagalan ini, menurutnya, adalah karena Pemkot tidak fokus terhadap akar masalah tersebut dan hanya reaktif saat bencana terjadi, alih-alih mengambil langkah preventif yang konkret.

Mengingat kondisi mendesak menjelang puncak musim hujan, Puguh mendesak Pemkot Malang agar segera bertindak tegas dan mengerahkan seluruh instrumen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pembersihan saluran air secara besar-besaran.

Desakan ini tidak hanya berhenti pada aksi bersih-bersih, tetapi juga menuntut intervensi anggaran khusus. Puguh menilai pengerukan sedimentasi yang sudah menumpuk memerlukan biaya dan teknologi yang serius, yang hanya bisa diatasi melalui fokus alokasi anggaran yang memadai.

“Harusnya memasuki musim hujan yang diketahui bersama bahwa setiap kali hujan itu berpotensi menimbulkan banjir dan menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat kota Malang. Harusnya pemerintah kota Malang itu melakukan langkah-langkah mitigatif ya, dengan cara mengerahkan seluruh instrumen organisasi perangkat daerahnya,” jelas Anggota Komisi E ini.

Puguh menambahkan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan seluruh pihak, menuntut kolaborasi aktif antara pemerintah dengan masyarakat.

Sebagai penutup, Puguh Wiji Pamungkas memberikan pesan keras kepada Pemkot. Ia berharap Pemkot Malang dapat segera berhenti mencari alasan pada faktor alam dan meniru best practice dari kota-kota besar lain yang berhasil mengatasi masalah klasik seperti banjir, kemacetan, dan sampah.

“Banyak kota-kota besar yang berhasil menangani mengurai permasalahan banjir, termasuk juga macet, termasuk juga sampah. Harapannya memang pemerintah kota Malang fokus mencari solusi, fokus pada solusi,” tegasnya.

“Kita tidak perlu menyalahkan musim hujan yang lebat, tetapi harusnya kita berfokus pada bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan itu. Kasihan masyarakat kalau terus-terusan dihantui dengan banjir,” tutupnya, menekankan dampak kerugian sosial dan ekonomi yang dialami warga.

DPRD Jatim kini menunggu tindak lanjut konkret dari Pemkot, terutama terkait rincian anggaran perawatan yang akan dialokasikan demi menjamin keselamatan dan kenyamanan warga Malang. (*)