TIMES JATIM, MOJOKERTO – Forum Komunikasi Guru Honorer Negeri (FKGHN) Jawa Timur merasa tidak puas dengan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI terkait kesejahteraan guru. RDPU ini telah digelar di Gedung Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). 

RDPU ini membahas tentang penyampaian aspirasi mengenai skema peningkatan kesejahteraan guru sekolah swasta dan madrasah swasta non-ASN. Kedua, penyampaian aspirasi tunjangan profesi guru atau TPG. Ketiga, penyampaian sikap aspirasi dan harapan guru-guru sertifikasi swasta PPLG Indonesia. Keempat, penyampaian aspirasi mengenai permasalahan honorer, seleksi CPNS, dan PPPK.

Ketua FKGHN Jawa Timur, Subagiyo mengatakan bahwa pihaknya merasa tidak puas dengan RDPU Komisi X DPR RI terkait permasalahan kesejahteraan guru. Ini setelah FKGHN ikut mendengarkan RDPU di Senayan. Pihaknya meminta beberapa fraksi di DPR RI untuk mengawal tuntas permasalahan guru honorer negeri di Jawa Timur.

“Alhamdulillah ada dua fraksi yang siap membantu dan mengakomodir kepentingan Honorer Negeri dalam seleksi PPPK dan akan melakukan pengusulan terhadap pemerintah agar R2 dan R3 bisa menjadi full time jika anggaran memenuhi dan jika tidak, maka kesejahteraan R2 dan R3 wajib menjadi perhatian pemerintah,” ungkap Subagiyo kepada TIMES Indonesia, Kamis (6/2/2025).

Menurut Subagiyo, tidak hanya FKGHN Jawa Timur saja yang melakukan upaya pendekatan terhadap fraksi, melainkan diikuti oleh FKGHN Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“FKGHN Jateng dan Jabar yang menemui fraksi Golkar sedangkan FKGHN Jatim menemui fraksi Nasdem dengan beberapa tuntutan yang kami sampaikan kepada Komisi X melalui fraksi Nasdem dan Golkar,” pungkasnya.

Adapun 19 tuntutan yang dititipkan kepada fraksi Nasdem dan Golkar adalah sebagai berikut.

1. Semoga tidak ada pembukaan pendaftaran PPPK atau CPNS sebelum masalah GTT ini Selesai sehingga posisi kita tidak lagi tertindas.

2. Sebelumnya kami diminta Fokus mengikuti PPPK dan tidak dianjurkan daftar CPNS karena tes hanya formalitas, akan diangkat Fulltime bagi yang sudah terdata base BKN. Itu juga sudah di data BKN sejak tahun 2022 artinya sudah dua tahun lalu dianggarkan. Kami meminta kejelasan anggaran tahun 2022 yang pernah dianggarkan untuk pengangkatan CPNS GTT Negeri.

3. Kami yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun di sekolah bahkan kalah lolos dengan yang mengabdi di bawah 5 tahun. Ini perkara mapel buka formasi berbeda-beda.

4. Kejelasan jumlah gaji yang diterimakan ketika PPPK paruh waktu.

5. Meminta kejelasan masa tunggu dan PPPK paruh waktu diangkat menjadi PPPK penuh. 

6. Jumlah formasi yang diajukan harus dibuat adil tidak berat sebelah.

7. Wajib mengangkat yang ikut PPPK tahap 1 menjadi PPPK penuh waktu.

8. Mengembalikan Guru PPPK Dari Swasta. Ke Induknya I swasta) dan masukkan GTT terdata BKN ke formasi sekolah asal.

9. Menegakkan HAK atau menegaskan kembali Atas hak Honorer Negeri yang tertulis pada Perundang-undangan.

10. Kepastian memprioritaskan R3 tahap I daripada hasil tahap II.

11. Angkat GTT yang mengikuti tes tahap I menjadi PPPK penuh waktu karena sudah masuk dalam database BKN.

12. Meminta kejelasan anggaran secara nasional mengenai pengangkatan PPPK tahap II. 

13. Gaji minim dibawah UMR Kabupaten jikalau para GTT diangkat PPPK paruh waktu. 

14. Kejelasan regulasi dari PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu.

15. Menolak swasta ikut seleksi P3K, silahkan kalau mau masuk ASN lewat jalur CPNS.

16. Masukkan afirmasi TMT dan usia.

17. Kesejahteraan GTT PTT wajib dipikirkan.

18. Status R2 R3 Harus jelas, tidak mengambang.

19. Meminta dan mengusulkan kepada komisi X agar membentuk (membuat) Komisi Perlindungan Guru agar kehidupan dan kesejahteraan kami para guru bisa terlindungi melalui komisi tersebut. (*)