TIMES JATIM, MALANG – Kesepakatan menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025, diambil DPRD dan Pemkab Malang. Yakni, menaikkan target pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah menjadi Rp1,2 triliun. 

Dibanding taget PAD dalam APBD 2024, angka yang ditargetkan ini naik sebesar Rp200 miliar lebih, dari sebelumnya Rp1,039 triliun. 

Kepada TIMES Indonesia, Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto menyatakan, menyambut positif dan siap berupaya merealisasikan target PAD di tahun 2025 mendatang. 

"Kenaikan target PAD menjadi Rp1,2 triliun ini masih realistis, setelah kajian dan pembahasan kami dengan Badan Anggaran. Ya, tentu ke depan harus diikuti upaya lebih maksimal dengan berbagai strategi untuk bisa mencapainya," terang Tomie. 

Dijelaskan, beberapa strategi memaksimalkan capaian PAD Kabupaten Malang ke depan, diantaranya melakukan intensifikasi sumber-sumber yang bisa mendatangkan atau menambah pendapatan pajak maupun retribusi daerah. Termasuk, pendapatan lain-lain yang sah. 

"Selain intensifikasi itu, Pemkab Malang akan lebih memanfaatkan sejumlah aset atau barang milik daerah, berupa tanah atau fasilitas umum yang sebelumnya kurang termanfaatkan. Supaya, bisa dikelola lebih masiksaml dan menjadi sumber pendapatan baru bagi PAD," terang Tomie. 

Ia lalu mencontohkan, aset daerah di area wisata pemandian di Wendit Pakis. Dimana, dengan dibuka pengelolaannya kepada investor baru, maka diharapkan bisa mendatangkan sumber PAD baru. 

"Kalau dulu kan, sumbangan ke PAD sangat kecil, hanya sekitar Rp 50 juta. Nah, dengan pengelolaan ke depan, maka tahun 2025 nanti ditargetkan bisa menyumbang PAD sampai Rp 7 miliar," terangnya. 

Tomie melanjutkan, pelayanan dan pengelolaan pemenuhan PAD juga sangat penting diperhatikan. Seperti pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak, termasuk untuk sistem pembayarannya. 

Saat ini, menurutnya Pemkab Malang tengah berproses untuk bekerja sama dengan pihak seperi Bank Jatim, yang akan menjadi sistem pendukung bagi pemenuhan target PAD ini. Dengan harapan, bisa terlaksana secara tepat, mudah, dan akuntabel. 

"Semua akan ditata. Pencapaian PAD dengan dukungan sistem pembayaran non-tunai, ya harapannya mengantisipasi hal-hal seperti kebocoran," tandas pejabat yang juga Wakil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malang ini. 

Semua upaya dan strategi pencapaian PAD tersebut, lanjutnya, tentunya juga harus tetap diperkuat dengan pengawasannya. 

"PAD yang besar, memang menjadi kunci kemandirian fiskal daerah ke depannya," ujar Tomie Herawanto. (*)