TIMES JATIM, MALANG – Sama-sama kita ketahui, Pilkada mengeluarkan cost yang sangat besar, maka siapa saja yang menang pasti memiliki beban yang sangat berat, apalagi yang kalah. Pesta rakyat lima Tahunan benar-benar dijadikan pesta, karena pada saat Pilkada rakyat secara diam diam minta untuk disenangkan.

Rakyat memahami Pilkada adalah bagi-bagi amplop, karena setelah seorang calon jadi, maka mereka akan mencari pengembalian modal, mengelola APBD yang bisa di tata sedemikian rupa untuk kepentingan kepala daerah atau tim suksesnya. 

Begitu rusaknya demokrasi kita sehingga makna dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat bergeser menjadi Dari Rakyat Untuk yang Menjabat beserta kru dan tim suksesnya. Demokrasi biaya tinggi memaksa calon untuk mencari bandar yang mampu membiayai biaya kampanye dan anggaran pemenangan tidak kecil. 

Disisi lain ASN dan aparat desa yang mendapatkan keuntungan dengan salah satu calon tetap ingin mempertahankan inkumben karena ingin melanjutkan hegemoni kekuasaan yang telah memberikan mereka keuntungan secara pribadi. 

Konsep hegemoni telah dipakai di Italia semenjak abad ke-19. Penggagasnya adalah Antonio Gramsci yang diajarkannya lewat ajaran marxisme klasik. Zaman sekarang hegemoni dikemas sedemikian rupa dengan kata kunci seorang penguasa ingin mempertahan kekuasaannya dengan sebuah konsensus tertentu, menggunakan budaya mereka, menggunakan ide dan gagasan yang mengarah pada keuntungan kelompok mereka sendiri. 

Ketika hegemoni terjadi, maka rakyat menjadi obyek exploitasi, karena semua sumber daya diberikan pada orang yang menyokong kesuksesan mereka. Rakyat diberi janji manis bahwa mereka orang baik dengan argumen-argumen moral dan budaya hukum yang seolah-olah baik padahal untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. 

Hegemoni kekuasaan tidak berfikir Mensejahterakan rakyat, tetapi yang utama adalah eksploitasi anggaran daerah untuk mengembalikan modal dan mensejahterakan kelompoknya, ini yang harus di waspadai. Visi-misi yang digambar-gemborkan saat kampanye hanya kata-kata indah yang dipergunakan untuk mengelabui pemilih agar simpati kepadanya. 

Kalau sudah terjadi seperti itu, maka gerakan pengawasan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran harus diperkuat. Dokumen rencana kerja dan anggaran harus dilihat secara serius karena disana manipulasi dan permainan anggaran terjadi. 

Semua yang dianggarkan selalu dikatakan sesuai aturan memang benar, tetapi markup dan memainkan volume selalu dilakukan. Itu belum bagaimana mereka memainkan anggaran dengan penyedia jasa atau pihak ketiga. 

Siapapun kepala daerah yang terpilih harus kita awasi, karena mereka hanya pelayan rakyat, pemilik modal adalah rakyat yang membayar melalui pajak dan retribusi. Jika mereka lepas kendali dari pengawasan kita, maka rakyat hanya mendapatkan janji manis. 

Sebuah catatan sederhana untuk memberikan pemahaman bagaimana menyikapi pasca Pilkada serentak 2024 yang melahirkan pemimpin baru, dan ternyata inkumben banyak yang jadi. Jangan sampai hegemoni menjadi penghambat suatu daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

***

*) Oleh : HM. Basori, M.Si, Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, Consulting, and Advocacy.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.