TIMES JATIM, LAMONGAN – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Abdul Ghofur-Firosya Shalati (Ghofur-Firosya) menyatakan siap untuk berkomitmen dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatif. 

Bersama Cawabup Firosya Shalati, Ghofur bertekad untuk menjalankan pemerintahan yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Akhlakul Karimah. 

Pendekatan yang di ambilnya nanti bila terpilih sebagai Bupati Lamongan adalah bagian dari langkah besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. 

"Kita akan menghadirkan pemerintahan yang bukan hanya bersih dari bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, tapi juga  terbuka terhadap partisipasi masyarakat," ujar Ghofur, Sabtu (5/10/2024).  

Ghofur menjelaskan, keterbukaan ini tidak hanya sebatas transparansi anggaran atau program pembangunan, melainkan akses bagi warga untuk bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan. 

"Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat benar-benar cerminan aspirasi warga Lamongan," tuturnya. 

Tak hanya itu, Ghofur juga menekankan, pentingnya prinsip Akhlakul Karimah dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena, tata kelola pemerintahan yang baik harus berakar pada nilai-nilai moral yang kuat. 

"Akhlakul Karimah menjadi fondasi utama untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama serta etika," katanya. 

Dengan pemerintahan yang transparan dan berlandaskan akhlak yang baik, Ghofur berharap, Lamongan dapat menjadi contoh daerah yang maju, sejahtera, dan berintegritas. 

"Ini akan memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, serta mendorong digitalisasi layanan publik untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat," ucap Ghofur. 

Senada dengan Ghofur, Firosya menyatakan, optimis untuk bisa menghadirkan perubahan positif bagi Kabupaten Lamongan. Termasuk kaitannya dengan tata kelola pemerintahan. 

"Karena kami ingin menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel," ujar Firosya. 

Pentingnya penerapan prinsip Akhlakul Karimah dalam tata kelola pemerintahan, karena nilai-nilai moral dan etika yang luhur harus menjadi pondasi bagi setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat publik. 

"Dengan berlandaskan Akhlakul Karimah, kita (Ghofur-Firosya) tidak hanya berusaha memenuhi aturan hukum, tapi juga menjaga integritas dan kejujuran dalam melayani masyarakat," tutur Firosya. (*)