TIMES JATIM, MALANG – Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengungkapkan, perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga terwujud fiskal daerah yang sehat tahun mendatang. 

Soal PAD dan kemandirian fiskal ini menjadi catatan anggota dewan, melalui pandangan semua Fraksi DPRD Kabupaten Malang, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang terkait RAPBD Kabupaten Malang Tahun 2025, hari ini. 

Menanggapi catatan Fraksi DPRD Kabupaten Malang, Plt Bupati Malang menyatakan, akan terus bekerja semaksimal mungkin, agar target PAD terealisasi dan fiskal daerah akan semakin sehat. 

"Tentu kami akan terus maksimal. Ini juga menjadi kkewajiban, iapapun Bupati Malang yang terpilih kedepannya. Sehingga bisa mencapai target (PAD) yang ditentukan," tandas Didik, saat dimintai tanggapan, Senin (14/10/2024). 

Ia menyebut, tahun awal kepemimpinan Malang Makmur Sanusi-Didik, PAD Kabupaten Malang hanya sekitar Rp450 miliar. Tetapi, tahun ini PAD sudah ditargetkan naik lebih dari dua kali lipat. 

"Hari ini targetnya sudah Rp1 triliun walaupun belum terealisasi semua. Tetapi saat ini, sudah tercapai di angka Rp900 miliar lebih," terangnya. 

Untuk mendongkrak PAD, kata Didik, pihaknya akan maksimalkan semuanya, pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. 

"Ini baru saja selesai rapat dengan OPD penghasil, agar pendapatan kita harus maksimal tapi tentunya rasional. Misalnya, terkait parkir, pendapatan pasar. Bagaimana OPD penghasil yang kemarin sudah maksimal, sekarang harus semakin dimaksimalkan," tandasnya. 

Disinggung soal pendapatan Transfer Daerah yang lebih besar, bahkan sampai 76 persen  dibandingkan capaian PAD Kabupaten Malang sendiri, juga diakuinya. 

"Transfer daerah itu kan pasti akan meningkat. Sekarang pajak daerah kan ada perubahan, jadi pasti meningkat," jelasnya. 

Terkait komitmen menuju kemandirian fiskal, diakuinya bahwa setiap daerah diwajibkan ke sana. Untuk menuju fiskal yang sehat ini, debutnya, satu diantaranya bahwa BUMD harus sehat semuanya. 

Didik menyatakan, dalam kondisi fiskal daerah yang sehat, maka minimal PAD harus 50 persen dari APBD. 

"Nah, PAD Kabupaten Malang sekarang masih di angka 25 persen dari total APBD. Jadi perlu waktu. Kalau tahun ini jelas tidak bisa karena pemerintahan kami ini kan terputus. Kami hanya bekerja selama 4 tahun, dan itu efektif hanya 2 tahun 4 bulan," demikian Plt Bupati Malang. 

Dalam tentang waktu kepemimpinan Malang Makmur, terjadi pandemi Covid-19 yang membawa pengaruh besar pada kondisi penganggaran. 

Soal PAD dan kemandirian fiskal daerah ini salah satunya yang menjadi catata Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang. 

Dalam pandangan umum Fraksi Gerindra ini, meminta Plt Bupati Malang merumuskan program strategis, yang bisa diandalkan untuk meningkatkan PAD tahun 2025, berikut sasaran dan obyeknya. 

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ziaul Haq, meminta dalam hal ini agar target pendapatan yang dibuat, benar-benar realistis dan penerapannya didasarkan data wajib pajak dan retribusi. 

Selain itu, lanjutnya, OPD pengampu perpajakan diminta tidak segan-segan melakukan audit terhadap Wajib Pajak, apabila ada kejanggalan jumlah pajak yang disetor. 

"Pemerintah Kabupaten Malang harus serius dalam mengevaluasi permasalahan utama dalam pajak daerah dan retribusi. Sistem kontrol yang terintegrasi harus dilakukan Pemkab Malang terhadap semua wajib pajak," tandasnya. (*)