TIMES JATIM, MALANG – Kebijakan publik kerap dipahami sebagai hasil dari proses rasional dan berurutan: masalah diidentifikasi, solusi dirumuskan, kebijakan diterapkan, lalu dievaluasi. Dalam kerangka ideal tersebut, kebijakan seolah lahir dari ruang netral yang bebas kepentingan. Namun, pengalaman empiris menunjukkan bahwa realitas kebijakan publik jauh lebih kompleks. 

Di balik setiap kebijakan, terdapat jejaring kekuasaan yang bekerja secara dinamis, melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, nilai, dan sumber daya yang berbeda-beda. Kebijakan publik, pada akhirnya, bukan semata produk teknokratis, melainkan hasil dari relasi kuasa yang terus dinegosiasikan sepanjang siklusnya.

Jejaring kekuasaan dalam kebijakan publik mencakup aktor negara dan non-negara: pemerintah, politisi, birokrasi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga media. Masing-masing aktor membawa kepentingan dan kapasitas yang berbeda dalam memengaruhi proses kebijakan. 

Relasi antaraktor inilah yang menentukan isu apa yang dianggap penting, solusi mana yang dipilih, bagaimana kebijakan dijalankan, serta siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh kebijakan tersebut. Memahami kebijakan publik tanpa menelusuri jejaring kekuasaan sama halnya membaca teks tanpa memahami konteks.

Tahap perumusan kebijakan sering kali menjadi arena paling menentukan dalam siklus kebijakan publik. Pada fase ini, persoalan utama bukan sekadar bagaimana solusi dirancang, melainkan siapa yang berhak mendefinisikan masalah. Aktor yang mampu mengangkat isu ke dalam agenda kebijakan memiliki posisi strategis untuk mengarahkan keputusan publik. 

Dalam banyak kasus, kelompok yang paling terdampak justru tidak memiliki akses memadai untuk memengaruhi agenda. Sebaliknya, aktor dengan sumber daya politik, ekonomi, atau media yang kuat lebih mudah mengartikulasikan kepentingannya. 

Akibatnya, kebijakan yang lahir kerap merefleksikan kepentingan kelompok dominan, bukan kebutuhan publik secara luas. Analisis jejaring kebijakan membantu membuka tabir ini dengan menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja secara halus namun menentukan sejak tahap awal.

Ketika kebijakan memasuki tahap implementasi, jejaring kekuasaan kembali memainkan peran penting. Implementasi sering dipersepsikan sebagai proses teknis yang tinggal menjalankan aturan. Padahal, pada tahap inilah kebijakan diuji oleh realitas sosial, budaya, dan politik di lapangan. 

Otoritas formal pemerintah tidak selalu menjamin keberhasilan implementasi. Pelaku usaha, tokoh masyarakat, lembaga adat, hingga warga memiliki daya tawar yang dapat mempercepat, menghambat, atau bahkan mengubah arah kebijakan. Relasi kekuasaan dalam implementasi bersifat lebih horizontal dan cair. 

Aktor yang memiliki modal ekonomi, legitimasi sosial, atau kontrol informasi dapat mendominasi proses, sementara kelompok lemah kembali tersisih. Tidak jarang tujuan kebijakan bergeser jauh dari rancangan awal karena dominasi aktor tertentu dalam jaringan implementasi.

Tahap evaluasi pun tidak lepas dari relasi kekuasaan. Evaluasi sering diasumsikan sebagai proses objektif untuk menilai keberhasilan kebijakan. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang menentukan ukuran keberhasilan tersebut? 

Indikator evaluasi kerap disusun dari perspektif aktor yang berkuasa, sehingga lebih berfungsi untuk mempertahankan legitimasi daripada memperbaiki kebijakan. Ketika masyarakat terdampak tidak dilibatkan, evaluasi kehilangan dimensi keadilan sosialnya. 

Analisis jejaring kekuasaan pada tahap evaluasi menjadi penting untuk mengungkap siapa yang menentukan standar penilaian, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang kembali tidak terdengar suaranya. Evaluasi seharusnya tidak hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga sarana refleksi dan koreksi atas ketimpangan kekuasaan dalam kebijakan publik.

Menelusuri jejaring kekuasaan dalam kebijakan publik bukan berarti meniadakan perbedaan kepentingan. Sebaliknya, perbedaan tersebut adalah realitas yang harus dikelola secara adil dan transparan. Dalam konteks ini, peran pemerintah perlu bergeser dari sekadar regulator menjadi pengelola jaringan atau network manager yang memastikan keseimbangan relasi antaraktor. 

Pendekatan governansi kolaboratif menawarkan alternatif penting melalui mekanisme partisipatif, dialog lintas sektor, serta keterbukaan informasi. Teknologi digital juga membuka peluang baru untuk memperluas partisipasi publik dan memperkuat akuntabilitas kebijakan.

Namun, kolaborasi tidak boleh berhenti pada simbolisme. Tanpa redistribusi kekuasaan yang nyata, jejaring kebijakan berisiko menjadi ruang baru bagi dominasi lama. Partisipasi masyarakat harus bermakna, bukan sekadar formalitas. Kelompok rentan dan komunitas lokal perlu diberi ruang nyata untuk ikut menentukan arah kebijakan yang menyangkut hidup mereka.

Kebijakan publik tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia adalah hasil dari interaksi, negosiasi, dan pertarungan kepentingan dalam jejaring kekuasaan yang kompleks. Dengan menelusuri jejaring tersebut, kita dapat memahami kebijakan secara lebih jujur dan kritis, tidak hanya dari apa yang tertulis, tetapi dari siapa yang memiliki suara dan siapa yang dipinggirkan. 

Lebih dari sekadar pendekatan akademik, analisis jejaring kekuasaan adalah refleksi etis bahwa kebijakan publik yang baik bukan hanya efektif, tetapi juga adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan bersama.

*) Oleh : Maswar, Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.