TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Bambu runcing dalam sejarah Indonesia bukan sekadar alat perang, melainkan lambang keberanian rakyat yang melawan ketidakadilan dengan apa yang mereka punya. Ia lahir dari tangan-tangan kosong yang menolak tunduk, dari keberanian yang tumbuh di lorong-lorong kampung, bukan dari meja rapat para elit. 

Bambu runcing mengajarkan bahwa perlawanan tidak selalu membutuhkan kekuatan besar, tetapi keyakinan yang teguh. Dari sanalah politik bambu runcing menemukan maknanya: politik yang berangkat dari luka rakyat, dari ketimpangan yang terus diwariskan, dari ketidakadilan yang tak kunjung sembuh.

Politik bambu runcing hidup ketika jarak antara penguasa dan rakyat semakin melebar. Ketika kebijakan lebih sering berpihak pada angka statistik ketimbang wajah manusia, rakyat kecil dipaksa bertahan dengan caranya sendiri. 

Mereka tidak punya akses ke ruang-ruang kuasa, tidak punya pengaruh finansial, apalagi kendali media. Yang mereka miliki hanyalah keberanian untuk bersuara dan keteguhan untuk tidak menyerah. Seperti bambu runcing, sikap ini sering dianggap primitif, emosional, bahkan mengganggu stabilitas, padahal justru itulah suara paling jujur dari demokrasi.

Masalahnya, politik bambu runcing kerap dipoles menjadi romantisme murahan. Ia dielu-elukan dalam pidato, tetapi diabaikan dalam kebijakan. Bahasa rakyat dipinjam untuk memenangkan kekuasaan, lalu ditinggalkan setelah kursi diduduki. 

Rakyat dipanggil pahlawan saat dibutuhkan suaranya, namun kembali menjadi angka tak bernama ketika tuntutannya disuarakan. Bambu runcing yang seharusnya menjadi simbol perlawanan berubah menjadi properti panggung politik, kehilangan daya kritisnya karena direduksi menjadi slogan.

Di sisi lain, politik elit bergerak dengan logika transaksi, lobi, dan kepentingan jangka pendek. Sementara politik bambu runcing bergerak dengan nurani. Yang satu berbicara stabilitas dan pertumbuhan, yang lain berbicara tentang bertahan hidup. Yang satu menghitung keuntungan, yang lain menghitung luka. Benturan di antara keduanya tak terelakkan. 

Ketika suara rakyat terus diabaikan, bambu runcing kembali diasah, bukan dalam bentuk senjata fisik, tetapi dalam bentuk perlawanan moral: demonstrasi, kritik di ruang digital, hingga sikap apatis yang diam-diam menjadi penolakan.

Demokrasi seharusnya menjadi ruang aman bagi politik bambu runcing, tempat suara yang lemah mendapat perlindungan dari dominasi yang kuat. Namun ketika demokrasi dikuasai modal dan citra, rakyat kembali merasa sendirian. 

Di titik inilah bambu runcing menjadi pengingat keras bahwa demokrasi tanpa keadilan hanyalah ritual lima tahunan yang kosong makna. Rakyat marah bukan karena benci pada negara, melainkan karena terlalu lama berharap pada janji-janji yang tak kunjung ditepati.

Namun politik bambu runcing juga menyimpan bahaya jika tidak dikelola dengan kesadaran. Ia mudah ditunggangi oleh kepentingan sesaat, dimanipulasi oleh aktor oportunis, lalu ditinggalkan setelah tujuannya tercapai. 

Jika perlawanan berhenti pada amarah, bambu runcing akan patah sebelum mencapai perubahan. Sejarah mengajarkan bahwa keberanian membuka jalan, tetapi peradaban dibangun dengan pikiran, etika, dan konsistensi nilai.

Hari ini, politik bambu runcing hadir dalam wajah-wajah nyata: guru honorer yang menuntut keadilan, buruh yang menolak upah murah, petani yang mempertahankan tanah, mahasiswa yang mempertanyakan kebijakan tanpa nurani. 

Mereka bukan musuh negara, melainkan denyut asli republik. Mereka adalah pengingat bahwa negara ada bukan untuk segelintir, melainkan untuk semua. Ketika negara abai, bambu runcing tidak akan pernah benar-benar disimpan.

Negara sejatinya tidak perlu takut pada politik bambu runcing selama ia setia pada keadilan. Yang patut ditakuti justru kekuasaan yang lupa pada asal-usulnya, bahwa republik ini lahir dari keberanian rakyat biasa, bukan dari senjata canggih atau modal besar. 

Politik bambu runcing adalah ingatan kolektif tentang bagaimana bangsa ini berdiri, sekaligus peringatan bahwa kedaulatan sejati selalu tumbuh dari bawah. 

Selama ketidakadilan masih dibiarkan berdiri tegak, selama suara rakyat hanya didengar saat pemilu, bambu runcing akan terus tumbuh, diasah oleh zaman, dan siap mengingatkan kekuasaan akan batas-batasnya.

***

*) Oleh : Yusuf Ahsan, S.H., Lulusan Ilmu Hukum dan Ketua Angkatan Muda Ka'bah Probolinggo.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.