TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo, Jatim, bakal menggelontorkan anggaran Rp 5,5 Miliar untuk mengendalikan inflasi daerah. Dari jumlah anggaran tersebut, Rp 3,9 miliar di antaranya akan dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos) pada 8.161 keluarga penerima manfaat (KPM).

Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Probolinggo, Susilo Isnady menyampaikan, anggaran sebesar Rp 5.538.700.000 itu akan dialokasi di empat sektor. Yaitu bansos, penumbuhan lapangan kerja, transportasi, perlindungan sosial (perlinsos).

Untuk alokasi anggaran bansos sebesar Rp 3.910.000.000. Anggaran itu akan diberikan pada 8.161 KPM di Kabupaten Probolinggo. Ribuan penerima itu dipecah lagi untuk lima kalangan berdasarkan masing-masing satuan kerja.

Penyalurkan BLT BBM dan PKH Plus pada warga di Kecamatan Bantaran. (Foto: Iqbal/TIMES Indonesia)

Yaitu Dinas Sosial mendapat Rp 1,5 miliar, Dinas Perhubungan Rp 480 juta, Dinas Perikanan Rp 1,4 miliar, Dinas Usaha Mikro Rp 725 juta, dan Dinas Pariwisata Rp 238 juta.

"Anggaran itu akan dialokasikan pada sektornya masing-masing melalui satker. Misal Dinas Usaha Miro pada pelaku usaha, Dinas Perhubungan pada ojek dan sopir, begitu pula dengan dinas yang lain," ungkapnya, Kamis (15/9/2022).

Ia menyebutkan, bantuan yang dikucurkan itu disalurkan sebanyak tiga tahap, Oktober-Desember. Setiap bulannya ditaksir Rp 150 ribu setiap KPM dan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Selain bansos, lanjut Susilo, juga dialokasikan pada sektor penumbuhan lapangan kerja berupa padat karya dengan anggaran Rp 600 juta. Selanjutkan pada sektor subsidi transportasi yang diakomodir dari Dinas Perhubungan senilai Rp 122 juta. Terakhir, sektor polinsos senilai Rp 905 juta.

"Jadi anggaran totalnya senilai pagu Rp 5.5 miliar tadi itu. Sesuai kebijakan dari pusat, segitu anggaran wajib yang harus digelontorkan oleh pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi," jelas Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Probolinggo itu.

Susilo menambahkan, sesuai PMK 134/2022, pemerintah harus mengalokasikan dana sebesar 2 persen dari dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Probolinggo. Lantaran anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Pemkab Probolinggo masih tersisa cukup besar. Sehingga alokasi 2 persen itu diambilkan dari dana BTT tersebut.

Susilo menyebutkan, bansos atau BLT yang akan disalurkan mulai awal bulan depan ini berdasarkan data yang telah terinput oleh satker masing-masing. Ia tak menampik bila nantinya akan ada data penerima yang bakal menerima bantuan ganda atau serupa. Hal itu pun, menurut dia, masih diperbolehkan. Senyampang bantuan yang diterima oleh KPM tersebut tidak bersumber dari PMK 134.

"Dalam regulasinya tidak masalah. Seperti penerima BLT BBM yang juga menerima PKH atau bantuan yang lain. Anggaran itu digelontorkan untuk menekan dan mengendalikan inflasi dampak dari BBM ini," ungkapnya.

Forkopimda sedang malakukan pemantauan harga bahan baku di pasar. (Foto: Abdul Jalil/TIMES Indonesia)

Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan BLT BBM pada 36.180 KPM di Kabupaten Probolinggo. Bantuan itu telah disalurkan sejak Kamis 8 September hingga Selasa 13 September di masing-masing kecamatan.

Bantuan yang disalurkan itu merupakan bantuan selama bulan September dan Oktober melalui PT Pos Indonesia di setiap kecamatan. 

Penyalurannya sendiri dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan di kantor Pos. Sementara penyaluran tahap dua dilakukan di masing-masing kantor desa dan kelurahan. Setiap KPM wajib membawa fotocopy KK dan KTP saat proses penyaluran.

Nah, bagi penerima yang tidak bisa mengambil BLT secara langsung, maka bisa diwakilkan oleh salah satu anggota keluarganya yang masih dalam satu KK.

Total bantuan BLT BBM yang diterima selama dua bulan itu sebanyak Rp 300 ribu. Sehingga setiap bulannya sebesar Rp. 150 ribu. Tak hanya itu, KPM juga menerima dana program bantuan sembako sebesar Rp 200 ribu. Dengan demikian, setiap KPM menerima total Rp 500 ribu.

Dari total 36.180 KPM yang menerima bantuan khusus BLT BBM sebesar Rp 300 ribu, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 10.854.000.000 di Kabupaten Probolinggo, untuk bantuan selama dua bulan ke depan. (*)