TIMES JATIM, SIDOARJO – Rapat Paripurna ke-V DPRD Kabupaten Sidoarjo yang digelar pada Rabu, 16 Juli 2025 memunculkan Koalisi Sidoarjo Maju. 

Koalisi Sidoarjo Maju yang terdiri dari delapan partai politik—Gerindra, Golkar, PAN, PKS, NasDem, PPP, dan PDIP menyatakan menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertangunjawaban (LPJ) Penggunaan APBD 2024.

Penolakan itu disampaikan dalam bentuk press release resmi yang dibacakan dalam rapat, dengan alasan utama bahwa pelaksanaan anggaran belum menunjukkan capaian kinerja yang progresif dan berpihak langsung pada kebutuhan masyarakat.

Salah satu sorotan utama Koalisi Sidoarjo Maju adalah penanganan banjir yang dinilai masih sebatas wacana. 

“Masyarakat di sejumlah wilayah seperti Waru, Taman, Tanggulangin, Sedati, dan Porong masih menjadi pelanggan tetap banjir. Bahkan muncul titik genangan baru di Krian, Tulangan, Prambon, dan Tarik,” kata juru bicara koalisi Sidoarjo Maju, Adam Rusydi, Rabu (16/7/2025).

Adam melanjutkan jika kondisi ini dinilai sebagai akibat dari sistem drainase yang tidak mengikuti perkembangan tata ruang dan pertumbuhan kawasan. Dampaknya pun nyata, seperti di SDN Banjarasri, Tanggulangin, yang hanya mendapat 10 siswa baru akibat lingkungan sekolah yang terdampak banjir.

Program prioritas Bupati, yakni penciptaan 100.000 lapangan kerja, juga mendapat perhatian kami, karena kita nilai tidak memiliki indikator yang jelas dan tidak dapat diukur secara konkret.

"Tanpa data sektor dan skema penciptaannya, program ini cenderung hanya menjadi jargon politik," tegas Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo ini

Masalah ketenagakerjaan di Sidoarjo diperparah dengan masih rendahnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Data menunjukkan hanya 34,6% pekerja yang terlindungi program BPJS. Ironisnya, di saat yang sama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sidoarjo mencapai angka tinggi sebesar 82,67. Koalisi khawatir hal ini bisa menciptakan ledakan pengangguran intelektual.

"Di sektor pendidikan, pungutan di sekolah negeri dengan dalih 'kesepakatan komite' dan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan juga menjadi perhatian kami. Banyak sekolah dasar dan menengah mengalami kerusakan bangunan dan kekurangan sarana belajar. Anggaran pendidikan dinilai habis untuk belanja rutin, menyisakan sedikit ruang untuk perbaikan fasilitas pendidikan," ungkap Adam Rusydi.

Koalisi Sidoarjo Maju juga menyoroti temuan BPK RI yang mengungkap kesalahan penganggaran belanja barang dan modal di 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan rendahnya profesionalitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

"Tak kalah penting, kondisi jalan yang rusak di berbagai titik Sidoarjo dianggap sebagai bukti rapuhnya manajemen proyek infrastruktur. Data dari Dinas PU mencatat lebih dari 445 titik kerusakan jalan hingga pertengahan 2025. Koalisi menilai, tanpa perencanaan terpadu, perbaikan infrastruktur hanya akan bersifat tambal sulam," jelasnya.

“Raperda pertanggungjawaban APBD 2024 belum mencerminkan komitmen politik yang kuat dari pimpinan daerah untuk menyusun kebijakan yang efisien, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Maka dari itu, kami menyatakan menolak,” pungkas Adam. (*)