TIMES JATIM, LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan (Pemkab Lamongan) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Salah satu langkah strategis dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, yang tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Selasa (15/7/2025) kemarin.
Menindaklanjuti kerja sama tersebut, Disnaker Lamongan siap menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan sesuai kebutuhan daerah tujuan transmigrasi.
Kepala Disnaker Lamongan, Mokhammad Zamroni, menyatakan bahwa MoU ini menjadi pedoman penting untuk memperkuat kerja sama lintas daerah yang bisa dijalankan melalui perjanjian kerja sama (PKS) antarorganisasi perangkat daerah (OPD) maupun antar pelaku usaha (business to business/B to B).
"Langkah konkret kami adalah menyiapkan pelatihan keterampilan kerja baik di sektor pertanian (on farm) maupun non-pertanian (off farm), yang menyasar calon transmigran reguler dan lulusan SMK atau perguruan tinggi," ujar Zamroni, Rabu (16/7/2025).
Zamroni juga menyebutkan bahwa pengiriman tenaga kerja terampil dari Lamongan ke Pulau Morotai bisa dilakukan dengan pendekatan sektoral melalui program Caltrans.
"Tak hanya itu, kita juga akan mendorong proses alih teknologi, jaminan mutu keterampilan, hingga penguatan pemasaran produk di lokasi transmigrasi," katanya.
Agar pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah tujuan, Disnaker Lamongan menjamin mutu hasil pelatihan dengan sistem sertifikasi dan kontak dagang. Hal ini menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan program transmigrasi yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Jaminan mutu dan jejaring pemasaran menjadi pilar utama kami agar hasil pelatihan tidak hanya sekadar formalitas, melainkan mampu membuka peluang nyata," tuturnya.
Program ini juga membuka peluang besar bagi generasi muda dan pencari kerja dari Lamongan yang tertarik terlibat dalam pembangunan wilayah 3T. Disnaker Lamongan menggandeng Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Pusat Karier untuk memfasilitasi sosialisasi program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) secara menyeluruh.
"Melalui kemudahan akses informasi dan jaringan kerja lintas daerah, anak muda Lamongan akan kita dorong menjadi pelaku perubahan. Sehingga ini bisa sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah tertinggal," katanya.
Tak hanya berdampak pada pengembangan wilayah transmigrasi, kerja sama ini juga diyakini berdampak positif terhadap daerah asal. Menurut Zamroni, perluasan kesempatan kerja khususnya di sektor off farm seperti perikanan dan akses pasar produk akan berdampak langsung pada penurunan angka pengangguran di Lamongan.
"Ini adalah sinergi yang saling menguntungkan. Kita membantu pembangunan Morotai, tetapi di sisi lain membuka pintu lapangan kerja baru bagi warga Lamongan," tutur Zamroni.
Dengan langkah strategis ini, Disnaker Lamongan membuktikan bahwa transmigrasi bukan sekadar relokasi penduduk, melainkan jembatan menuju kemajuan bersama antardaerah di Indonesia. (*)
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: Pemkab Lamongan Siap Dukung Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai
Pewarta | : Moch Nuril Huda |
Editor | : Deasy Mayasari |