TIMES JATIM, BONDOWOSO – Komisi IV DPRD Bondowoso melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, di Jalan Bondowoso-Jember, Sukowiryo, Rabu (21/1/2026). 

Kunker tersebut dalam rangka melakukan evaluasi penggunaan anggaran tahun 2025. Sekaligus memastikan ketersediaan anggaran di tahun 2026 dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bondowoso. 

Anggota Komisi IV DPRD Bondowoso, A Mansur menjelaskan, awal tahun ini terjadi cuaca ekstrim, mulai angin kencang, hujan deras yang menyebabkan banjir dan pohon tumbang. 

“Kami setelah mendengar pemaparan Plt Kalaksa BPBD. Dengan keterbatasan anggaran kita berharap ke depan ada penyempurnaan tambahan kegiatan, apa yang ada di BPBD ini bisa lebih maksimal,” katanya. 

Ia mengaku, telah mengetahui apa yang dilakukan Plt Kalaksa BPBD Bondowoso. Dimana dengan keterbatasan anggaran masih mampu melaksanakan kegiatan tahun 2025 dengan maksimal meski minim anggaran.

“Dengan kepiawaian dari Kalaksa. Ini berharap tetap berlanjut dan dukungan pemerintah,” paparnya. 

Ia juga berharap ketersediaan sarana atau prasarana kebencanaan tetap ditingkatkan. Memang kata dia, saat ini masih efisiensi tapi BPBD merupakan OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Ini menjadi kewajiban kita semua bukan hanya kewajiban BPBD. Sehingga bisa membantu masyarakat meskipun tidak 100 persen,” tegas politisi PKB itu. 

Mansur juga mendorong, agar alat-alat kebencanaan yang diperlukan secara cepat betul-betul bisa terpenuhi. 

“Kita semua berharap apa yang menjadi kebutuhan harus segera disempurnakan. Seperti senso, kendaraan operasional yang prima dan semacamnya," paparnya. 

Selain itu, ia juga menyoroti kesejahteraan petugas BPBD di bawah, baik TRC maupun Pusdalop, karena mereka bekerja siang malam.

“Tidak ada jam kerja, saat ditelpon ada banjir ya mereka bekerja. Kapan dibutuhkan masyarakat harus ada. Ini yang menjadi atensi kami agar mereka diperhatikan," pungkasnya.

Sementara Plt Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo menjelaskan, BTT (Belanja Tak Terduga) dibutuhkan untuk akses warga, seperti jembatan di Wonoboyo, penyediaan air bersih di Klekean dan jembatan di Ampelan. 

“Agar supaya aktivitas masyarakat tidak terganggu. Anggaran sekitar 400 juta,” katanya saat dikonfirmasi. 

Ia menegaskan, bahwa untuk ketersediaan alat penanganan darurat masih cukup dan layak digunakan, baik senso maupun penyedot air dan mobil operasional. “Cuma kita lakukan perawatan. Masih layak,” imbuhnya.(*)