TIMES JATIM, BANJARNEGARA – Target inklusi keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2025 ditarget 91 persen. Untuk mengejar target ini diperlukan prioritas intervensi program dan kolaborasi yang kuat diantara semua anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)

‎Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Banjarnegara Wakhid Jumali Lc saat memimpin rapat TPAKD Kabupaten Banjarnegara tahun 2025 di ruang rapat bupati, Kamis (10/2025).

‎Untuk diketahui rapat yang di pandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banjarnegara, Riatmojo Ponco Nugroho ini juga dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto, Haramain Billady, sejumlah kepala OPD anggota TPAKD Kabupaten Banjarnegara, pimpinan perbankan daerah di Banjarnegara serta insan perintis Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dan 2025. 

‎Kolaborasi semua anggota TPAKD, jelas Wakhid Jumali, dapat menghasilkan inovasi baru untuk meningkatkan penggunaan produk atau layanan keuangan oleh masyarakat luas. Selain itu, penguatan infrastruktur untuk memberikan pelayanan yang baik dan peningkatan literasi masyarakat.

‎Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali Lc juga menegaskan bahwa meningkatnya inklusi keuangan akan berdampak pada peningkatan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, serta meningkatkan literasi keuangan. 

‎"Peningkatan inklusi keuangan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya ingin masyarakat nantinya bisa lebih cerdas dalam mengelola keuangan, memilih produk yang tepat, dan terhindar dari risiko keuangan,” ucapnya.

‎Diharapkan Wakil Bupati Banjarnegara Wakhid Jumali Lc, TPAKD bisa menjadi forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah.

‎Ia menjelaskan bahwa masalah yang sering ditemui masyarakat dalam hal akses keuangan adalah akses UMKM terhadap kredit atau pembiayaan serta masih rendahnya kapasitas dan kualitas UMKM.

‎Masalah lainnya, lanjut Wabup, adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap kredit dan masih rendahnya kepemilikan rekening masyarakat di daerah pedesaan.

‎Di sisi lain, kata Wabup, ketersediaan infrastruktur yaitu terbatasnya ketersediaan ATM di daerah perdesaan dan terbatasnya jumlah merchant Qris seperti di pusat-pusat belanja UMKM, di pasar -pasar tradisional dan di tempat wisata juga menjadi masalah lainnya.

‎Untuk mendukung percepatan akses keuangan daerah, Wabup merekomendasikan beberapa upaya seperti mendorong adopsi teknologi keuangan digital dengan perluasan ekosistem keuangan digital melalui perluasan merchant Qris untuk pelaku UMKM dan daerah wisata, serta digitilisasi ekosistem pendidikan atau pondok pesantren. 

‎Ia juga meminta adanya peningkatan kepemilikan rekening antara lain melalui implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) di lingkungan sekolah atau pondok pesantren serta Pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama kepada UMKM, pengusaha perempuan, dan ekosistem komunitas.

‎Sekretaris Daerah Banjarnegara Indarto pada kesempatan tersebut menyampaikan, capaian program TPAKD tahun 2024 dimana program Simpanan Pelajar Satu Rekening Satu Pelajar (Simpel Kejar) mampu melampaui target yang semula hanya 2.500 Siswa menjadi 16.785 Siswa atau terealisasi 671 persen.

‎Sedangkan program inklusi keuangan UMKM yang ditarget 1, 169,075 M hanya 427,487 M atau 36,56 persen yang terealisasi. Sementara inklusi keuangan masyarakat yang ditarget 1.499 M terealisasi 1.380 M atau 92 persen.

‎Agen laku pandai BUMDES atau BUMDesMA mampu terealisasi 100 persen karena sesuai dengan terget yaitu 7 buah. Sedangkan literasi keuangan yang ditarget targetnya 20 Kali kunjungan dengan sasaran 2.000 Orang terealisasi 40 kali dan bisa menyasar 6.610 orang yang artinya terealisasi 200 persen kunjungan dan 330 persen sasaran.

‎Untuk Rencana Program TPAKD tahun 2025 ini, Simpel Kejar menargetkan 3.000 Siswa, inklusi keuangan UMKM sebesar 1,2 T. Sedangkan Literasi keuangan menargetkan 20 kali kunjungan dengan sasaran 4.000 Orang. 

‎Sementara target inklusi keuangan masyarakat di tahun 2025 ditarget sebanyak 1,5 T dan agen laku pandai ditarget 10 agen. (*)