TIMES JATIM, MALANG – Petani ikan tawar model Keramba Jaring Apung (KJA) di Bendungan Karangkates Malang atau Bendungan Sutami menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Kabupaten Malang.

Saat menjumpai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disertai sorak "Tolak Proyek PLTS di Bendungan Karangkates" masa aksi yang berjumlah 300 orang meminta aspirasinya mengenai ancaman proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdengar oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (12/2/2025).

Pasalnya, Proyek PLTS tersebut yang akan dibangun oleh pihak PLN Nusantara Power (PLN NP) melalui anak usahanya, PLN Nusantara Renewables (PLN NR) disisi lain berakibat menghilangkan mata pencaharian 500 petani ikan tawar KJA di Bendungan Karangkates.

Menurut salah satu anggota Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Muri Makmur Sutami 2, Nurul Huda yang berkesempatan menyampaikan secara langsung kondisi petani kepada DPRD Kabupaten Malang mengatakan bahwa dampaknya sangat luas, termasuk petani akan kehilangan 2000 petak Kerambanya.

Maka dari itu, Nurul Huda beserta masa aksi berharap melalui demo ke DPRD Kabupaten Malang, aspirasinya dapat dibantu untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pihak terkait proyek PLTS, terutama PLN Nusantara Power. 

"Pertimbangkan dengan cermat, masyarakat kecil seperti kami hanya menggantungkan makan dan menunjang kesejahteraan hidup pada hasil budidaya ikan keramba," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, S.Sos., merespon dengan baik kedatangan para pendemo. Menurutnya, melalui pertimbangan bersama komisi 4, aspirasi para petani akan disampaikan ke presiden Prabowo Subianto dan pihak terkait lainnya.

"Mendengar hasil kajian para petani, kami akan buat surat yang langsung di tujukan ke presiden Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, PLN Nusantara Power, dan Perum Jasa Tirta 1," ujarnya.

Darmadi juga mengungkapkan bahwa sejauh ini pihak PLN Nusantara Power dalam rencana proyek pembangunan PLTS di Bendungan Karangkates, belum mengkonfirmasi.

"Terus terang, sebagaimana bupati menyampaikan pada saat audiensi di Pendopo, kami pun sejauh ini belum mendengar dari pihak PLN Nusantara Power, baik terucap maupun tertulis," tegasnya.

Melalui Staf Presiden Nusantara Power, Arif Cahyo, TIMES Indonesia sudah mencoba untuk mengklarifikasi mengenai surat izin yang menurut Bupati Malang, belum ada. Pihak PLN Nusantara Power justru tidak menjawabnya. 

Lebih lanjut, Darmadi yang menerima aspirasi para petani itu, akan membersamai petani untuk mengawal permasalahan proyek PLTS agar terdengar langsung oleh pihak terkait, lebih-lebih ke Presiden Prabowo Subianto.

"Jika petani berharap aspirasi dan masa depannya didengar langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, DPRD Kabupaten Malang akan berupaya nantinya menyampaikannya melalui surat," pungkasnya.

Aksi ini berlangsung tertib dengan pengamanan dari pihak kepolisian yang memastikan situasi tetap kondusif disertai pula bagi-bagi ikan hasil budidaya para petani KJA di Bendungan Karangkates. (*)