TIMES JATIM, MALANG – Sejumlah perwakilan keluarga korban Tragedi Stadion Kanjuruhan menyampaikan harapan atas keadilan kepada anggota DPRD Kabupaten Malang, Rabu (12/2/2025). 

Semua aspirasi keluarga korban ini disampaikan saat audiensi yang diikuti Ketua I dan III DPRD, bersama sejumlah anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi NasDem, dan Fraksi PKB. 

Dalam kesempatan ini, keluarga korban yang tergabung dalam Yayasan Keadilan Korban Tragedi Kanjuruhan (YKTK) menyampaikan 8 (delapan) pernyataan sikap dan permohonan. 

Di antaranya, proses penanganan Laporan Model B, serta hasil atau keputusan restitusi (ganti rugi) yang dianggap masih adil. Perwakilan keluarga korban juga meminta pihak DPRD Kabupaten Malang, bisa memfasilitasi untuk bertemu DPR RI juga Presiden Prabowo Subianto. 

"Proses penegakan hukum dan pemenuhan restitusi
bagi keluarga korban harus berjalan adil dan transparan. Maka, kami juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Malang agar  mengawal dan memastikan keadilan hukum terkait tragedi Kanjuruhan," tandas Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, usai memimpin audiensi. 

Ketua Komisi I sekaligus Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza. (Foto: Amin/TIMES Indonesia)

Ditegaskan, pihaknya juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Malang mendukung pemenuji restitusi yang layak dan sesuai hak-hak keluarga korban, demi memastikan keadilan yang semestinya mereka terima.

Sesuai permintaan keluarga korban, lanjut Faza, Komisi I dan III DPRD Kabupaten Malang juga menekankan, bahwa renovasi Stadion Kanjuruhan serta pendirian Museum Tragedi Kanjuruhan, harus benar-benar memperhatikan permintaan keluarga korban.

Pembangunan renovasi stadion, menurutnya bertujuan untuk memastikan bahwa tragedi tersebut tidak terulang, dan menjadi peristiwa yang berlaku begitu saja. 

Sebaliknya, harus tetap menjadi upaya memperbaiki demi keselamatan dan memberikan penghormatan bagi korban, khusus bangunan museum di Gate 13.

"Maka, keberadaan museum Tragedi Kanjuruhan harus seperti permintaan keluarga koran. Tadi disebutkan, bahwa bangunan museum di atas tangga tribun Gate 13 masih terbuka. Keluarga korban minta diberi penutup," terang Faza yang juga Ketua Fraksi NasDem ini. 

Secara khusus, lanjutnya, dewan juga meminta untuk ke depannya, penyelenggaraan even olahraga harus dijamin asuransi pada tiket demi keamanan penonton.

"Kami mendorong agar penyelenggara kegiatan olahraga ke depannya mewajibkan adanya asuransi pada setiap tiket yang dijual. Ya, untuk memberikan rasa aman para penonton dan peserta serta sebagai antisipasi dan mitigasi risiko dalam setiap penyelenggaraan even," tandas Faza.

Upaya yang akan difasilitasi DPRD tersebut, lanjutnya, agar dapat memberikan kepastian hukum, kesejahteraan bagi keluarga korban, serta menciptakan sistem keamanan yang lebih baik dalam setiap penyelenggaraan olahraga.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir menegaskan, DPRD Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus mengawal rekomendasi atas audiensi keluarga korban tersebut, dan memastikan agar tragedi Kanjuruhan tidak terulang kembali. 

"Dari tuntutan-tuntutan mereka, dirasa masih tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka, kami jembatani dengan eksekutif dan para pemangku kebijakan bagaimana kemudian ada jawaban kongkret dari para pemangku kebijakan, untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagaimana yang dituntut para keluarga korban itu," kata Abdul Qodir. 

Terkait permintaan infrastruktur yang di atas bangunan museum Gate 13, menurutnya bisa di penuhi ketika aset bangunan itu sudah resmi diserahkan kepada Pemkab Malang. 

"Ya, tentunya masih belum bisa (dipenuhi). Bahkan, untuk mengkerjasamakan gitu, atau merubah bentuknya pun ya belum bisa, karena itu masih belum dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Malang," demikian pria yang juga anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang ini. (*)