TIMES JATIM, SIDOARJO – Gagal mempertahankan posisi runner-up di Porprov Jatim 2025 membuat DPRD Sidoarjo geram. Komisi D turun langsung memanggil sejumlah cabor untuk membedah akar masalah, mulai dari fasilitas yang minim hingga ketidakhadiran Ketua KONI saat pertandingan.

Kontingen Kabupaten Sidoarjo hanya mampu finis di peringkat ketiga, di bawah Kota Surabaya dan Kota Malang. Padahal target dari mempertahankan posisi runner-up.

Ika Adinda Salatun dari Cabor Gulat menyampaikan minimnya fasilitas latihan. Bahkan tidak disediakan tempat fitness yang layak dan hanya melakukan pemusatan latihan selama tiga bulan.

“Padahal fasilitas tempat fitnes ini sangat penting untuk menambah kekuatan fisik. Atlet daerah lain pemusatan latihan saja enam bulan. Kami hanya tiga bulan,” kata Ika saat hearing dengan Komisi D DPRD Sidoarjo di Kantor DPRD Sidoarjo, Kamis (10/7/2025).

Ika mengaku kesulitan menggunakan GOR Sidoarjo untuk latihan. Birokrasi perizinan sulit. Sebelumnya, penggunaan fasilitas olahraga lebih fleksibel tanpa birokrasi yang menyulitkan. Fasilitas kesehatan dari BPJS hanya mengcover saat bertanding, ketika cedera saat latihan tidak ditanggung.

“Anak-anak ada yang cedera bahu saat latihan, tapi tidak ada layanan kesehatan. Saya mengusulkan, agar KONI menyediakan klinik khusus bagi para atlet,” imbuhnya. 

Keluhan disampaikan Indrawan dari Cabor Karate yang merasa dianak tirikan oleh KONI Sidoarjo. Bayangkan, selama bertanding di Porprov Jatim, Ketua KONI Sidoarjo, Imam Mukri tidak pernah datang menyaksikan atlet bertanding.

Indra ingin Ketua KONI Sidoarjo datang dan memberikan semangat terhadap atlet yang sedang berjuang mengharumkan nama Kabupaten Sidoarjo.

“Kami berharap, Ketua KONI bisa lebih aware ke para Cabor, bisa mengasuh dan memiliki leadership yang baik," ujarnya. 

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menilai banyak hal teknis dan non-teknis yang perlu dievaluasi, salah satunya perhatian KONI Sidoarjo terhadap para atlet sangat minim.

Dhamroni menegaskan, evaluasi harus segera dilakukan terhadap kinerja KONI Sidoarjo. Dia juga menyoroti soal anggaran yang belum cair hingga cabor harus menalangi biaya lebih dulu. 

“Sampai sekarang belum cair, ini juga jadi catatan kami untuk dilakukan evaluasi,” tegasnya.

Komisi D DPRD Sidoarjo akan secara resmi akan memanggil KONI Sidoarjo untuk dilakukan evaluasi atas keluhan atlet sehingga berdampak pada menurunnya prestasi di Porprov Jatim.

Padahal dukungan anggaran dari Pemkab Sidoarjo untuk kontingen kota delta cukup besar, yaitu Rp 16,5 miliar dengan target runner-up. Namun yang dialami atlet baik dari fasilitas latihan dan hal teknis lainya masih belum maksimal.

“Kami akan gali semua keterangan dan masukan dari cabor, hasilnya akan menjadi bahan utama dalam proses evaluasi KONI ke depan," pungkasnya. (*)