TIMES JATIM, MALANG – Rapat Kerja Komisi DPRD Kabupaten Malang dilangsungkan maraton, menyusul telah terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD), sejak kemarin. Di Komisi III salah satunya, telah mengagendakan rapat kerja bersama sejumlah OPD mitra kerjanya. 

Komisi III DPRD Kabupaten Malang mengawali rapat kerja sesi pertama dengan OPD Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Malang, yang dipimpin langsung Tantri Bararoh, selaku Ketua Komisi III. 

"Dalam rapat kerja ini, kami yang sudah mendapatkan pos masing-masing di Komisi ingin bergerak cepat menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai legislator. Kami harus kritisi satu persatu kinerja mitra. Bagi Saya, itu yang terpenting," terang Ketua Komisi III, Tantri Bararoh dalam membuka raker bersama Balitbang Kabupaten Malang, Kamis (7/11/2024). 

Anggota Komisi III yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir. (FOTO: Amin/TIMES Indonesia) 

Karuan saja, ini terjadi saat rapat kerja perdana Komisi III dengan Balitbang yang diikutinya. Tak ingin rapat kerja hanya gugur kewajiban, saat Tantri memberikan waktu kepada Abdul Qodir selaku anggota komisi III, seakan tak mau mensia-siakan dirinya langsung meminta penundanan pembahasan di forum rapat ini. Ia juga tidak ingin materi rapat kerja yang dibawa Balitbang ke Komisi III dangkal-dangkal saja.

Sebabnya, Qodir menganggap materi yang diserahkan Kepala Balitbangda, Riky Meinardhi, cukup minimalis untuk dibahas. Alih-alih melakukan pendalaman materi pada waktu yang diberikan Ketua Komisi III, ia justru meminta agar rapat kerja ditunda.

"Dengan materi rapat yang sangat minimalis, kami minta Kepala Balitbangda membuat perencanaan kerja yang matang berkaitan dengan tupoksi mereka. Setelah siap dengan perencanaan yang komprehensif baru kita jadwalkan rapat lagi," tegas Abdul Qodir.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, Balitbang idealnya menjadi lembaga yang strategis, terutama pada aspek kajian untuk perencanaan pembangunan infrastruktur fisik, maupun sosial dan ekonomi. 

Selain itu, Abdul Qodir juga punya catatan kritis atas sistem dan daya dukung atas tupoksi yang harus dijalankan Balitbang Kabupaten Malang. Terlebih, soal alokasi penganggaran sebesar Rp280 juta, yang diberikan badan strategis tersebut. 

"Apabila dari sejumlah kegiatan penelitian hanya dianggarkan Rp280 juta, selebihnya belanja operasional dan belanja pegawai, pertanyaannya dengan anggaran itu mereka mau kerja apa, dan dapat menghasilkan apa? Apa yang dapat dikembangkan dari hasil penelitian, dibandingkan dengan budget disertasi S3 saja kalah besar. Pasti gak akan maksimal," kritiknya. 

Daripada hanya menghambur-hamburkan anggaran, Abdul Qodir meminta Balitbang untuk me-review rencana program dan kegiatannya. 

"Saya minta diperbaiki perencanaannya, yang berorientasikan inovasi, yang dapat menjawab beberapa persoalan di tengah masyarakat. Semua hasil penelitian Balitbang mestinya dapat dijadikan rujukan OPD-OPD yang ada di Kabupaten Malang, utamanya OPD penghasil demi meningkatkan PAD," tegas kader banteng muda yang karib disapa Adeng ini.

Diungkapkan, masalah yang sama yang selalu muncul, disebabkan salah satunya sinergitas antara OPD dan Balitbangda tidak maksimal.

Ia lalu membeberkan beberapa contoh persoalan yang selalu timbul selama ini. Seperti, petani gagal panen, hasil panen menurun, infrastuktur baru dibangun lalu rusak, hingga bagaimana supaya pengeboran sumur artesis yang tidak sampai merusak ekosistem. 

Dia menambahkan, dalam membuat perencanaan tidak berlandaskan penelitian yang komprehensif kemudian timbul kesan anggaran asal terserap. Jika demikian, maka dampaknya kegiatan atau program tersebut tidak menyelesaikan masalah. 

Adeng lalu mengungkapkan ide-ide solutifnya, bahwa pintu masuk perencanaan jalur teknokratik harusnya berangkat dari metode dan kerangka berpikir ilmiah, melalui penelitian komprehensif melibatkan peneliti Balitbang. 

"Maka, Balitbang kedepan kami minta diperkuat supaya tidak menjadi badan sulit berkembang," sebutnya," kata pria yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut. 

Menurutnya, persoalan yang terjadi berulang tersebut dapat terselesaikan dengan penelitian komprehensif. Dengan demikian, ia berharap APBD dapat dikelola dengan efektif, efisien terukur, dan terarah, dengan kualitas sesuai ketentuan.

"Ibu Ketua Komisi lll mengeluhkan hal yang sama saat raker dilanjut dengan Bappeda, dan rekomendasi kepada Balitbang ini diamini oleh Kepala Bappeda. Menurut Pak Tomy idealnya Bappeda dengan Balitbang seperti suami-istri yang harus saling melengkapi dan menyempurnakan demi percepatan kemakmuran, mewujudkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Malang," tandas Adeng. (*)