TIMES JATIM, MALANG – Pameran dan talkshow yang digelar Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) menghadirkan tiga Calon Wali Kota di Pilkada Kota Malang 2024 untuk berbicara soal bisnis dan UMKM. 

Kegiatan yang digelar di Malang Town Square (Matos) sejak 5 - 10 November 2024 ini, dihadiri Calon Wali Kota Malang nomor urut 1, Wahyu Hidayat, nomor urut 2 Heri Cahyono alias Sam HC dan Calon Wakil Wali Kota Malang nomor urut 3, Dimyati Ayatullah. Ketiganya menjadi narasumber dalam talkshow soal bisnis dan UMKM.

Humas Divisi Kebangsaan IIBF Kota Malang, Reza Adi Pratama mengatakan, gagasan para Calon Walikota ataupun Wakil Wali Kota yang memiliki latar belakang bisnis, berbicara tentang pembinaan, pendampingan hingga gerakan beli produk lokal.

"Saya pikir, mereka semua sama-sama support dan melindungi UMKM agar terus bertumbuh, tidak hanya menjadikan mereka sebagai alat pemasukan daerah saja. Value mereka terhadap UMKM sama," ujar Reza, Kamis (7/11/2024).

Komitmen ini tentunya harus dikawal saat salah satu dari mereka terpilih. Salah satu support yang bisa diberikan pemerintah adalah dengan cara mengkaji ulang penerapan pajak daerah 10-12 persen bagi pelaku usaha. 

Tentu, lanjut Reza, bukan berarti pelaku UMKM tidak mau bayar pajak, melainkan pajak daerah ini memerlukan kajian berupa klasterisasi penerapan pajak bagi pelaku usaha sesuai kelas masing-masing.

"Kalau restoran dengan segmen menengah ke atas mungkin gak masalah. Tapi kalau yang menengah ke bawah, mau naikin harga Rp1.000 saja mikir-mikir, banyak pelanggan yang lari itu sudah banyak," ungkapnya.

Tentu, situasi-situasi bisnis seperti itu harusnya dimengerti oleh pemerintah. Karena aturan UU tidak serta-merta kemudian koheren dengan situasi bisnis di lapangan. Ia berharap Wali Kota terpilih nanti merupakan sosok yang ramah dan peduli UMKM.

"Ini sebagai kritik juga agar pemerintah dan DPRD jangan galak-galak soal pajak daerah ini, apalagi untuk UMKM. Gak kebayang kan kalau mereka bangkrut, lapangan kerja jadi berkurang, ujung-ujungnya ngaruh juga ke perekonomian," jelasnya.

"Semoga Wali Kota terpilih nanti bisa melindungi UMKM, memberikan mereka ruang untuk terus bertumbuh dan berkomtribusi secara penuh terhadap perekonomian daerah tanpa diminta," lanjutnya

Terpisah, salah satu Calon Wali Kota Malang yang hadir, yakni Wahyu Hidayat menyebut bahwa jumlah UMKM di Kota Malang yang kurang lebih ada sekitar 30 ribu pelaku, sudah ia lakukan pembinaan sejak ia menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang.

"Saya sebagai sahabat UMKM, tentu ada permasalahan, terutama akses, permodalan dan pemasaran. Ini kita lakukan, kedepan untuk menaikan UMKM lewat program saya bernama Ngalam Laris," tuturnya.

Disisi lain, terkait merosotnya anggaran pemberdayaan UMKM, yang sebelumnya Rp6 miliar di tahun 2023 dan diajukan pada 2025 sekitar Rp1 miliar, maka hal ini tak bisa dibiarkan.

Sebab, peran serta UMKM ini sangat menunjang perekonomian daerah. Maka, pemberdayaan harus dilakukan se maksimal mungkin.

"Idealnya ya Rp6 sampai 7 miliar. Saya belum bisa komentar banyak soal itu, tapi pembinaan, pemasaran, itu fasilitas pemerintah harus diambil. Jadi, pelaku UMKM menjadi fokus penting," ucapnya. (*)