TIMES JATIM, SURABAYA – Berbagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam mewujudkan gerakan stop buang air besar sembarangan (SBS) akhirnya membuahkan hasil membanggakan. 

Saat ini komitmen tersebut telah menghasilkan kemajuan. Seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur telah bebas dari praktik buang air besar sembarangan atau 100 persen Open Defecation Free (ODF).

Hal itu disampaikan oleh Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Gedung Negara Grahadi, Rabu (6/11/2024). Pihaknya menegaskan, bahwa sesuai target per 2024, Jawa Timur telah bebas dari praktik buang air besar sembarangan.

“Alhamdulillah upaya yang kita lakukan secara sinergis dengan sejumlah pihak telah menghasilkan Jawa Timur 100 persen ODF. Ini menjadi suatu capaian dimana Jawa Timur sangat on the track dan terukur dalam upaya mewujudkan sanitasi yang baik sebagai program prioritas program pembangunan kesehatan masyarakat,” tegas Adhy.

Lebih lanjut Pj Gubernur menambahkan, terwujudnya kondisi ini tak lain juga berkat sejalannya komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan 100 Persen Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2024. 

Pada bulan Maret 2024 yang lalu, delapan kepala daerah di Jatim juga telah menandatangani  komitmen bersama untuk mewujudkan desa dan kelurahan di daerahnya bebas SBS.

Saat itu tersisa 664 desa/kelurahan yang memiliki rumah tangga masih buang air besar sembarangan dan berstatus Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

“Kami berterima kasih bahwa komitmen yang kita teken bersama bukan hanya sekedar seremoni tapi diikuti dengan tindakan nyata sehingga Jatim 100 Persen ODF akhirnya bisa terwujud,” tegasnya.

Ditegaskan Adhy, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Jatim Akses berkomitmen penuh memberikan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat Jatim.

Hal ini sejalan dengan Pilar ke 6 Sustainable Development Goals (SDG’s) 2030 yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua. 

“Dalam lima tahun ini beberapa program rutin kita laksanakan seperti Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Penanganan Kawasan Kota Kumuh Perkotaan yang memang kita dorong untuk memastikan masyarakat memiliki infrastruktur sanitasi,” ujarnya. 

Selain itu, Pj Gubernur Adhy juga menegaskan bahwa setelah infrastruktur  terwujud yang harus dijaga ke depan adalah perilaku masyarakat. Sebab seringnya gerakan SBS terkendala perilaku kultur dan mindset masyarakat. 

“Artinya diperlukan kolaborasi dan sinergi tidak hanya dalam membangun infrastruktur sanitasi yang layak, tapi juga sangat dibutuhkan komitmen dan kesadaran masyarakat untuk tidak SBS lagi ke depannya,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Erwin Asta Triyono menyampaikan, sanitasi yang baik dan layak memang harus dijaga dan diwujudkan karena jika tidak akan berdampak besar dalam permasalahan kesehatan. 

“Selama ini kelompok penyakit keganasan, kelompok penyakit metabolik, dan kelompok penyakit infeksi. Ketiganya merupakan tiga besar penyakit yang paling banyak ditangani di rumah sakit. Dan ketiganya membutuhkan anggaran JKN yang sangat besar,” ujarnya. 

Ketiganya juga berkaitan dengan permasalahan sanitasi Oleh karena itu, upaya kuratif harus diimbangi dengan upaya preventif dan promotif sebagai pencegahan, salah satunya melalui dengan SBS.

“Begitu sanitasi dan kita bagus, SBS telah mencapai 100% diharapkan benar-benar menurunkan angka infeksi di masyarakat,” pungkasnya. (*)