TIMES JATIM, JOMBANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jombang menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dengan menggelar Sarasehan Pembangunan Regional bertema “Merumuskan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025–2030”. Kegiatan ini melibatkan masyarakat secara langsung dan digelar di Aula Balai Desa Bedahlawang, Kecamatan Tembelang, Sabtu (17/5/2025) lalu.

Hadir dalam acara ini sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Bupati Jombang KH. Salmanuddin Yazid, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, Anggota DPRD Jawa Timur Ahmad Athoillah, serta 12 anggota Fraksi PKB DPRD Jombang. Materi utama disampaikan langsung oleh Kepala Bappeda Jombang, Danang Praptoko, yang memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

M. Subaidi Muchtar Ketua Fraksi PKB mengatakan komitmennya untuk menampung seluruh aspirasi yang masuk sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang 2025–2030. 

“Dialog terbuka ini dinilai sebagai langkah konkret partai politik dalam mendorong pembangunan yang benar-benar berbasis kebutuhan dan suara rakyat,” kata M. Subaidi Muchtar Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, seperti yang diterima TIMES Indonesia, Selasa (20/5/2025).

Wadah Aspirasi untuk RPJMD 2025–2030

Sarasehan ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah, kebutuhan mendesak, serta ide-ide strategis demi perbaikan layanan publik dan pembangunan berkelanjutan.

Supardi, warga Ngogri Megaluh, misalnya, menyoroti belum tuntasnya pembangunan jalan penghubung Ngogri–Sumbersari serta pembangunan Jembatan Bendet. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Soleh dari Turipinggir yang mengusulkan adanya gerakan tanam tiga kali setahun, penanggulangan wabah hama pertanian, serta jembatan pengganti tambangandemi keselamatan warga.

Dari aspek keamanan, Sukamto, Ketua PC Muhammadiyah Tembelang, menyampaikan perlunya lampu penerangan jalan (PJU) di kawasan Sentul–Jatiwates–Kepuhdoko–Rejosopinggir yang saat ini masih minim dan rawan kriminalitas.

Hadi Subroto, perwakilan BPD, menekankan pentingnya akses informasi publik, terutama terkait program-program Asta Cita Pemkab Jombang. Ia juga mengkritisi menurunnya produktivitas pertanian akibat buruknya akses irigasi di Dapil 6 serta perlunya pelibatan desa dalam pengelolaan sampah.

Pendidikan, Pemuda, dan Kesenian Tak Luput dari Sorotan

Guru TK asal Kedungbetik Kesamben, Aaniyah, meminta agar pendidikan TK dan RA yang kini berstatus formal turut dijangkau oleh program pemerintah daerah. Ia juga mengeluhkan sulitnya akses terhadap program beasiswa mahasiswa, serta menyarankan adanya wadah untuk pemuda berprestasi, seperti ajang Guk-Yuk Jombang.

Sementara itu, Zainuddin Arif, Kepala Desa Megaluh, menggarisbawahi pentingnya pengelolaan pupuk bersubsidi yang efektif demi mendukung ketahanan pangan. Ia juga berharap agar lahan di bawah kewenangan BBWS bisa dimanfaatkan oleh desa guna mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Aspirasi Lintas Sektor dan Permintaan Keadilan Anggaran

Dari unsur pemuda, Faizuldin dari Karang Taruna Tembelang meminta agar aspirasi masyarakat dapat dilacak secara transparan melalui portal resmi Pemkab. Ia juga menyoroti ketimpangan alokasi Program Indonesia Pintar (PIP) yang lebih banyak menyasar sekolah di bawah Kemendikbud dibanding madrasah.

Sulistiono dari Blimbing Kesamben meminta peningkatan insentif bagi takmir masjid serta guru TPQ, agar selaras dengan kenaikan insentif RT/RW. Masukan lain datang dari Muhammad Irfan dari Pemdes Turipinggir terkait pembangunan jalan lintas sektor serta kebutuhan alsintan pertanian yang masih sulit dijangkau akibat praktik-praktik tidak sehat.

Sorotan dari dunia seni datang dari Sharla, pemudi asal Tembelang, yang menilai bahwa program Asta Cita belum secara eksplisit menyentuh sektor kebudayaan dan kesenian. Ia berharap pemuda Jombang diberi ruang untuk mengekspresikan minat dan bakatnya secara lebih terstruktur. (*)