TIMES JATIM, MADIUN – Destinasi wisata Pahlawan Street Center (PSC) Kota Madiun berubah jadi arena mimbar bebas di momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2025 (Harkitnas 2025). Gabungan aktivis dan elemen masyarakat yang menamakan diri Aliansi Kota Madiun Anti Korupsi berkumpul dan menyampaikan pernyataan terbuka terkait sejumlah isu aktual di kota pendekar. 

Dari elemen buruh yang diwakili Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) menyuarakan tentang kesejahteraan buruh. Terutama gaji juru parkir (jukir) di sejumlah titik e-parkir yang dikelola pihak ketiga. Jukir yang berstatus sebagai karyawan perusahaan semestinya digaji sesuai UMK.

"Alasan e-parkir untuk peningkatan PAD. Tetapi gaji jukir di bawah UMK. Hanya Rp 1 juta. Apa cukup untuk menghidupi keluarga," ujar Aris Budiono Ketua SBMR saat berorasi di mimbar bebas, Selasa (20/5/2025).

Gabungan aktivis di Kota Madiun menggelar mimbar bebas memperingati Harkitnas 2025 di area PSC. (Foto: Yupi Apridayani/TIMESIndonesia) 

Selain itu, SBMR juga menyoroti pengalihan arus lalu lintas di Jalan Dipenonegoro yang dinilai mematikan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan itu. Pengalihan arus lalu lintas (lalin) itu dituding tanpa analisa lalin.

"Ini kebijakan seenaknya sendiri. Hanya berdasarkan kekuasaan saja," ujarnya. 

Koordinator LSM Peduli Kebudayaan dan Lingkungan Hidup (Pedal) Hari Zem juga tampil di mimbar bebas. Dia mengkritisi sejumlah pembangunan di Kota Madiun yang dinilai tidak memenuhi azas legalitas, azas manfaat dan azas skala prioritas.

"Pembangunan Pahlawan Bisnis Center (PBC) bisnisnya apa dan hasilnya mana, bisnisnya apa. Juga pembangunan di Bantaran apakah legalitasnya sudah terpenuhi dan apakah ada manfaatnya buat masyarakat," ujar Hari Zem. 

Sedangkan aktivis anti korupsi yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor (GERTAK) kembali memunculkan dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas (perjadin) kelurahan dan kecamatan. Kali ini GERTAK mempertanyakan pengawasan internal penggunaan anggaran tersebut. 

"Selama tiga tahun terakhir ini tidak ada audit dari inspektorat. Tidak ada laporan hasil pemeriksaan. Ini indikasi penyelewengan yang dilakukan dengan masif," ujar Putut Kristiawan Koordinator GERTAK. 

Tidak hanya anggaran perjadin saja yang diduga bermasalah. Sejumlah proyek yang dibiayai APBD dinilai tidak transparan dan ditengarai terjadi penyimpangan.

Peserta aksi mimbar bebas berjalan kaki menuju PSC sambil berorasi. (Foto: Yupi Apridayani/TIMESIndonesia) 

"Tidak ada perencanaan. Sumber anggaran tidak jelas apakah dari APBD atau CSR. Kajian tidak jelas. Pembangunan hanya imajinasi dan ambisi penguasa saja," tegas Putut. 

Mimbar bebas yang digelar aliansi aktivis di Kota Madiun menampilkan aksi teaterikal manusia silver. Peserta mimbar bebas juga membawa sejumlah poster berisi pesan anti korupsi. Sebelumnya, mereka berjalan kaki dari titik kumpul di PBC menuju ke lokasi mimbar bebas di area PSC. (*)