TIMES JATIM, BONDOWOSO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso telah selesai melakukan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada Kabupaten Bondowoso 2024.

Rekrutmen KPPS Pilkada Kabupaten Bondowoso ini dibuka sejak Selasa 17 September 2024 dan berakhir Tanggal 28 September 2024, dengan masa kerja 7 November-28 Desember 2024.

Total ada 1.202 TPS (Tempat Pemungutan Suara) se-Kabupaten Bondowoso termasuk TPS khusus di lapas. 
Masing-masing TPS membutuhkan 7 anggota KPPS, sehingga total kebutuhan KPPS se-Bondowoso sebanyak 8.414 anggota.

Komisioner KPU Bondowoso divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Muhammad Makhsun menjelaskan, mulai Senin 30 September 2024 kemarin, PPS sudah mengumumkan pendaftar KPPS yang lulus administrasi. 

Menurutnya, pendaftar di masing-masing TPS tentu variatif. Ada yang pas 7 pendaftar, namun di sejumlah TPS ada yang kurang dan bahkan ada yang kelebihan pendaftar.

“Kalau yang kurang itu bisa juga karena ada yang tidak lolos administrasi, awalnya pas 7 tapi ada yang tidak lolos. Ada yang memang pendaftarnya kurang,” kata dia, Selasa (1/9/2024). 

Sementara untuk TPS yang kekurangan pendaftar kata dia, nanti bisa didistribusikan pendaftar dari TPS lain dalam satu desa. 

Kalau dalam satu desa tersebut masih kurang bisa dimungkinkan didistribusikan dari TPS desa lain di kecamatan yang sama. Jika tidak ada maka anggota KPPS tersebut bisa melalui mekanisme penunjukan. 

Dia memastikan bahwa untuk SDM di setiap desa relatif aman. Apalagi ada mekanisme sesuai petunjuk dari KPU seperti di atas. 

“Namun kita masih belum melakukan rekap keseluruhan pendaftar di tingkat kabupaten, kalau di kecamatan atau PPK sudah ada,” terang dia. 

Kendala kurangnya pendaftar tersebut disebabkan beberapa faktor. Pertama SDM. Misalnya salah dusun tertentu di Wringin minim warga yang lulus SLTA. 

“Kedua karena kurang peminatan. Seperti di  Kademangan karena kurang berminat,” terapung di saat dikonfirmasi.

Ketiga karena faktor pekerjaan lain. Dimana ketika pengumuman rekrutmen KPPS dibuka mereka tertarik pekerjaan  lain yang lebih menjanjikan. Seperti sekarang yang lagi ada musim panen tembakau. 

“Sosialisasi sudah maksimal, sudah menyebar luas. Tapi memang honor yang Pilkada lebih kecil daripada Pileg kemarin, sebagaimana aturan Kemenkeu,” terang dia. (*)