TIMES JATIM, MALANG – Ratusan massa dari Aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Malang Raya dan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan, melakukan aksi #Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan, di gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (1/10/2024). 

Sejak siang, massa aksi yang mayoritas mengenakan baju hitam ini sudah menumpuk di pintu gerbang sisi utara gedung dewan. Mereka melakukan orasi mengecam Tragedi Kanjuruhan, dari luar pagar yang dijaga aparat keamanan. 

Selama beberapa saat, mereka bergantian orasi, dan menunggu untuk ditemui anggota DPRD Kabupaten Malang dari semua fraksi. Ketua Sementara DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi, sudah menunggu di depan pintu masuk gedung dewan. 

Tampak pula, Ketua Fraksi NasDem, Amarta Faza, Choiru Ummah dari Fraksi PKB, anggota dari Fraksi Golkar, dan menyusul dari anggota dewan dari PKS. Peserta aksi tetap menolak menolak menyampaikan tuntutannya, karena masih menunggu anggota dewan dari Fraksi Gerindra, Demokrat dan Hanura. 

Massa aksi sempat menumpahkan ekspresi kekecewaannya, atas kejahatan kemanusiaan yang menewaskan 135 korban jiwa saat malam Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 silam. Mereka membakar satu ban bekas, ke dalam halaman gedung dewan. 

"Saya jauh-jauh dari Pasuruan, untuk menuntut keadilan keluarga yang jadi korban Tragedi Kanjuruhan, pak. Kita tidak suka berdemo seperti ini, tetapi sudah 2 tahun kami belum mendapatkan keadilan!", teriak salah satu peserta aksi melalui pengeras suara. 

Setelah bisa memahami situasi, perwakilan massa aksi kemudian membacakan 10 (sepuluh) poin tuntutan aksinya. 

Tuntutan usut tuntas Tragedi Kanjuruhan yang dibacakan, diantaranya sebagai berikut:

1. Menuntut pengakuan bersalah negara atas terjadinya Tragedi Kanjuruhan;

2. Menuntut permohonan maaf negara, atas kesalahan terjadinya Tragedi Kanjuruhan, yang menewaskan 135 korban jiwa;

3. Menuntut proses hukum usut tuntas yang seadil-adilnya dan transparan, terhadap semua pihak terkait dan bertanggung jawab;

4. Menuntut negara memperbaiki tata kelola keamanan, agar kejadian Tragedi Kanjuruhan tidak terulang kembali di tempat lain;

5. Menuntut Komnas HAM agar menetapkan kesalahn dalam peristiwa Tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaean HAM berat; dan

6. Menuntut Presiden Jokowi untuk menentapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Duka Nasional, untuk menghormati korban Tragedi Kanjuruhan. 

Semua tuntutan ini, lalu dibacakan kembali oleh Ketua Sementara DPRD Kabupaten Malang, sebagai bentuk dukungan dan penyertaan tuntutan yang sama. 

Tuntutan BEM Malang Raya dan Aliansi keluarga korban Tragedi Kanjuruhan ini lalu ditandatangani bersama, oleh semua anggota dewan mewakili Fraksi masing-masing. Turut pula membubuhkan tanda tangan semua waki keluarga korban yang ikut hadir. 

"Untuk semua tuntutan usut tuntas Tragedi Kanjuruhan ini, kami ikut mendukung untuk memberikan rasa keadilan bersama masyarakat dan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan. Dan, Saya akan bersamamu menyuarakan tuntutan yang disampaikan hari ini," tandas Darmadi. 

Di depan massa aksi BEM dan keluarga korban, Darmadi juga menegaskan, akan meminta kepada pantainya juga parpol anggota dewan lainnya, untuk ikut memperjuangkan bagi keadilan korban Tragedi Kanjuruhan. 

"Kami akan bersama memperjuangkan untuk rasa keadilan, dengan meneruskan semua tuntutan usut tuntas Tragedi Kanjuruhan ini, kepada DPRD Jawa Timur, DPR RI, khususnya anggota Komisi III, bahkan kepada Presiden RI," tegasnya. 

Massa aksi baru meninggalkan gedung dewan sekitar pukul 16.30 WIB. Mereka lalu melanjutkan kegiatan doa bersama di Pintu 13 Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. (*)