TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Polemik pencoretan 1.746 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari database Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapat tanggapan dari Habib Hadi Zainal Abidin, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Probolinggo.

Melalui akun resminya, Habib Hadi menyatakan kesiapannya untuk hadir jika diundang oleh Panitia Khusus (Pansus) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DPRD Kota Probolinggo guna memberikan klarifikasi terkait masalah tersebut.

Menurut Habib Hadi, banyak isu negatif yang beredar di luar yang seolah menggiring opini negatif tentang dirinya. Terlebih lagi, dalam Pilkada 2024 ini, ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Probolinggo bersama Zainal Arifin sebagai wakilnya.

“Izinkan saya menganggapi beberapa hal yang menjadi tranding topik  baru-baru ini. Banyak isu-isu negatif diluar sana yang sekan-akan menggiring opini tentang Saya. Padahal belum tentu isu atau berita tersebut benar adanya,” katanya, Rabu (6/11/2024). 

Habib Hadi memahami persoalan dan kekhawatiran tenaga honorer atau PTT di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Oleh karena itu, ia berharap Panitia Khusus (Pansus) PPPK DPRD Kota Probolinggo dapat mengundangnya untuk memberikan penjelasan.

“Saya faham dengan kekawatiran rekan-rekan PTT saat ini. Saya mengerti kalian semua marah, kecewa, bahkan ada yang berputus asa karena ketidakpastian hasil perekrutan tenaga PPPK. Tapi ketahui selama saya menjabat saya sangat memperjuangkan rekan-rekan semuanya,” imbuhnya.
 
“Maka dari itu saya mengharap kepada yang terhormat Pansus untuk berkenan menghadirkan Saya, mengundang Saya hadir di Pansus dengan agenda rapat perekrutan PPPK Kota Probolingggo. Karena ini menyangkut orang banyak. Saya ingin persoalan ini segera selesai dan jelas,” kata Habib Hadi dalam akun yang telah dibagikan tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Pansus PPPK DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, mengatakan jika secara kolektif, Pansus tidak ingin menimbulkan resistensi.

“Kami juga tidak mau membawa persoalan  gagalnya masuk database non ASN di Kota Probolinggo dengan melibatkan salah satu pasangan calon. Kami menyampaikan apresiasi kepada Habib Hadi Zainal Abidin yang dengan terbuka meminta agar diundang,” kata Sibro.

Menurutnya, sejak awal, Pansus tidak ingin mengaitkan persoalan PPPK di Kota Probolinggo dengan ranah politik praktis.

“Kami sedang prihatin, sedang bersedih dan masih berproses agar nasib 1.746 PTT Kota Probolinggo terselamat kan dari proses alihdaya. Akan kami pertimbangkan, setelah Pilkada 2024 jika memang perlu kami butuhkan keterangannya,” kata Sibro

Yang jelas lanjut Sibro keputusan tersebut merupakan keputusan bersama. “Ini kan bukan keputusan Saya saja. Ada perwakilan Fraksi masing-masing,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 1.746 tenaga honorer (PTT-GTT) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo tercoret dari database BKD, padahal pada awal pengajuan pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 2.010 orang.

DPRD menduga adanya tindakan kesengajaan yang menyebabkan ribuan tenaga honorer tidak masuk dalam database BKN. Oleh karena itu, DPRD membentuk Pansus untuk menyelidiki secara pasti kronologi kejadian tersebut dan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. (*)