TIMES JATIM, MALANG – Lembaga riset dan kajian Gawa Lelaku menggelar diskusi publik bertajuk Berdemokrasi Pasca Pilkada 2024 pada Senin (23/12/2024) di STIE Pemnas Malang. Acara ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa, akademisi, dan praktisi dari berbagai kampus di Malang Raya. Diskusi menyoroti pentingnya peran intelektual dalam menjaga keberlanjutan demokrasi setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Sekretaris Umum IMM Malang Raya, Muhammad Dwi Prasetyo, dan Ketua ISNU Kota Malang, Dr. Alvin Mustikawan, hadir sebagai narasumber utama. Dalam sambutannya, Asmawati Suwarno, Ketua Pelaksana sekaligus Manajer Riset Gawa Lelaku, menekankan bahwa akademisi berperan penting dalam menumbuhkan demokrasi.

"Akademisi harus terus berpikir kritis dan menghasilkan karya yang berdampak, terutama dalam mengontrol kebijakan kepala daerah pasca pemenangan kontestasi," ujarnya.

Diskusi ini menggarisbawahi bahwa Pilkada merupakan momen krusial dalam demokrasi Indonesia. Setelah kepala daerah terpilih ditetapkan, masyarakat perlu menciptakan suasana kondusif dengan sikap kritis dan solutif. Pengawasan terhadap kinerja kepala daerah menjadi salah satu aspek penting guna memastikan tercapainya pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Dr. Alvin Mustikawan menegaskan bahwa peran akademisi dan mahasiswa tidak bisa diabaikan. "Akademisi memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan demokrasi, salah satunya dengan menumbuhkan sikap kritis dan meningkatkan minat baca," jelasnya.

Muhammad Dwi Prasetyo menambahkan, "Mahasiswa tidak hanya perlu fokus pada aksi demonstrasi, tetapi juga aktif berkontribusi dalam menciptakan demokrasi yang berkelanjutan dan lebih maju."

Diskusi ini juga menyerukan generasi intelektual untuk membangun ruang dialog yang inklusif, mendorong rekonsiliasi, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau individu. Kampanye persatuan dalam keberagaman dinilai sebagai solusi ampuh untuk meredam potensi perpecahan pasca Pilkada.

Direktur Gawa Lelaku, Dr. Khoiron, dalam penutupannya menyampaikan bahwa demokrasi harus terus dijaga dengan baik. "Jangan sampai demokrasi tereduksi hanya pada kompetisi politik tanpa kehadiran kekuatan civil society di dalamnya," tegasnya.

Diskusi publik ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat peran masyarakat, khususnya kaum intelektual, dalam mengawal demokrasi yang sehat dan inklusif di Indonesia. (*)