TIMES JATIM, BANJAR – Dalam rangka kunjungan kerja ke Kota Banjar, anggota komisi XI DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa merangkul sejumlah tenaga pendidikan guna mensosialisasikan 4 pilar DPR RI.

Sosialisasi ini menyasar para guru dimana menurutnya sosok ini menjadi pintu masuk ke depan setelah sekian tahun Pendidikan Moral Pancasila (PMP) hilang dalam kurikulum.

"Banyak kecendrungan di era digitalisasi ini orang sibuk menggunakan ponselnya dan lupa bahwa kita ini manusia sebagai mahluk sosial yang harus berinteraksi dan berkolaborasi sehingga akhirnya banyak gesekan-gesekan dimana saat ini siswa sudah berani ke gurunya," paparnya.

Agun berharap dengan sosialisasi ini menambah semangat para guru untuk menanamkan kepada murid-muridnya sebagai generasi penerus tentang nilai-nilai 4 pilar kebangsaan.

"Pendidikan moral pancasila harus menjadi entri point karena bangsa Indonesia memiliki karakteristik ideologi yang berbeda dengan bangsa lainnya yang secara moral harus dipahami generasi yang akan datang," tegasnya.

Menyikapi lemahnya pendidikan moral Pancasila di era digitalisasi ini, Ketua PGRI Kota Banjar, Dadang Darulkutni mengaku prihatin. Ia berharap dengan adanya kementerian pendidikan yang baru dapat mengeluarkan kebijakan baru untuk menghidupkan kembali mata pelajaran PMP.

"Melalui sosialisasi empat pilar ini membuktikan betapa pentingnya menanamkan pendidikan moral pancasila ini sehingga guru-guru dapat mendesiminasikan ke para siswa," katanya.

Dadang menyebut bahwa esensi dari pembentukan karakter peserta didik dimulai dengan pendidikan moral Pancasila sehingga sosialisasi melalui para guru ini dinilainya sangat tepat. "Ini suatu program yang sangat efektif dan efisien untuk menghadapi para generasi yang akan datang," imbuhnya.

Dadang menegaskan bahwa pendidikan moral pancasila menjadi sebuah kunci untuk pembentukan karakter generasi muda.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Pemuda peduli Pendidikan Kota Banjar, Diki Gustav menyebut bahwa pendidikan Pancasila sebenarnya bukan dihilangkan tapi lebih disamarkan dalam kurikulum sebelumnya.

"Salah satu syarat penunjang keberlangsungan hidup bernegara tidak lepas dari dunia pendidikan,karena dengan pendidikan kita bisa lebih mempersiapkan generasi generasi penerus kita nantinya," jelasnya kepada Times Indonesia, Kamis (19/12/2024).

Menurutnya, PMP sendiri disamarkan berupa program pendidikan karakter dan ada juga program pelajar Pancasila,tapi sayang nya hal itu tidak bisa dimaksimalkan oleh dunia pendidikan.

"Perlu diingat pendidikan itu dibutuhkan juga tauladan bukan hanya sekedar teori atau bahkan materi. Adapun keterpurukan mental bahkan moral kebanyakan generasi saat ini lebih ke gagalnya tauladan dari generasi generasi sebelumnya," jelasnya.

Diki mengambil contoh salah satu pemandangan miris yang menenggelamkan pendidikan karakter nasionalis dengan diperlihatkannya Gedung pemerintahan yang masih membiarkan Bendera Merah Putih-nya tidak dinaik turunkan padahal terkait hal tersebut ada aturan Perundang-undangannya.

"Bagaimana generasi penerus kita mau memiliki nasionalis tinggi sesuai yang diharapkan jika hal seperti ini masih terjadi? jadi apapun sistem pendidikannya kalau memang tauladan dari generasi sebelumnya itu sudah hilang atau kepedulian dari generasi sebelumnya itu sudah hilang tidak menutup kemungkinan suatu hal yang tidak diinginkan bakal segera terjadi," jabarnya.

Pihaknya lebih menyarankan agar para stakeholder pendidikan segera duduk bersama dan sinergis dalam satu frekuensi guna mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. (*)