TIMES JATIM, JEMBER –

Oknum perangkat desa di Desa Seputih, Kecamatan Mayang, Jember berinisial SH diduga melakukan pungutan liar (pungli) Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra).

Hal tersebut berdasarkan pengakuan dari seorang warga Desa Seputih yang juga penerima BLTS Kesra yang berinisial Dewi pada Kamis (18/12/2025).

Dalam keterangannya kepada awak media, ia mengaku dimintai uang sebesar Rp200.000 hingga Rp250.000 oleh SH untuk mencairkan dana BLTS Kesra.

​"Orang yang datang ke saya bilang, kalau sudah dapat, pak Holik dikasih Rp200.000 untuk ongkos riwa-riwi. Saya berangkat ke Kantor Pos Mayang bersama rombongan, dan pak Holik memang ikut mengantar," kata Dewi.

Dewi mengakui memberikan sejumlah uang yang diminta kepada SH setelah dana bantuan diterima.

"Setelah uang cair, langsung saya kasihkan. Begitu juga dengan penerima yang lainnya," tuturnya.

Saat dikonfirmasi , SH membantah tudingan tersebut.

Baginya, tuduhan tersebut merusak reputasinya sebagai pelayan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memaksa, apalagi membuat aturan resmi mengenai pemotongan bantuan.

​"Kami tidak pernah mengadakan atau membuat pernyataan penarikan uang kepada masyarakat. Itu tidak benar," tegas SH.​

Namun, ia tidak menampik adanya aliran uang dari warga.

Menurutnya, ada warga yang secara sukarela memberikan uang sebagai wujud syukur.

Nominalnya bervariasi, mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000, yang dititipkan melalui istri, Pak RT, maupun kepala dusun (kasun).

Ia beralasan bahwa proses verifikasi data di lapangan memang sangat menguras energi.

"Di data itu hanya ada nama dan dusun, sementara RT dan RW-nya nol. Saya harus mencocokkan NIK satu per satu. Saya selalu tanya, mereka ikhlas apa tidak? Kalau tidak ikhlas, jangan dikasih," ujarnya membela diri.

Sementara itu, Kepala Desa Seputih Suryadi Sanjaya membenarkan telah menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait kegaduhan yang melibatkan bawahannya tersebut.

​"Tadi malam laporan itu masuk. Katanya ada warga yang dimintai uang ongkos untuk BLT Kesra," kata Kades yang akrab disapa Boby ini.

Ia telah memerintahkan BPD untuk turun ke bawah, melakukan konfirmasi silang, dan mengumpulkan bukti.

"Saya belum paham detailnya secara utuh, karena itu saya perintahkan investigasi lebih lanjut. Kami akan selidiki masalah ini sampai terang," pungkasnya. (*)